Waka DPRD Surabaya Dorong Percepatan Perbaikan Sarpras Sekolah Negeri

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong percepatan pendataan dan perbaikan sarana prasarana (sarpras) sekolah negeri. Keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV menjadi salah satu persoalan nan dinilai perlu segera ditangani.

Temuan di sekolah itu terdapat 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas. Akibatnya, empat rombel kudu mengikuti aktivitas belajar mengajar (KBM) pada siang hari.

Sebagian siswa apalagi terpaksa belajar lesehan di perpustakaan lantaran keterbatasan fasilitas. Bahtiyar menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pertimbangan koordinasi antarorganisasi perangkat wilayah (OPD), terutama dalam menindaklanjuti usulan perbaikan sekolah.

Menurut Bahtiyar, pengajuan perbaikan SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026. Namun, hingga September alias Oktober, belum terlihat tindak lanjut nan memadai.

"Ini menjadi potret jelek koordinasi antar-OPD nan perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, semestinya ada tindak lanjut," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

"Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan APBD 2027," sambungnya.

Bahtiyar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan diperlukan untuk mengetahui sekolah nan memerlukan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, hingga pengadaan sarana belajar.

Bahtiyar menegaskan penanganan setiap sekolah kudu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya. Dengan begitu, anggaran nan dialokasikan bisa tepat sasaran.

"Setiap sekolah tentu mempunyai kebutuhan berbeda. Ada nan kekurangan ruang kelas, ada nan bangkunya sudah tidak layak," kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.

"Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana nan paling mendesak," sambungnya.

Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun penduduk (RW) nan pernah dilakukan Pemkot Surabaya secara serentak pada 2023. Menurutnya, program tersebut bisa menjadi referensi untuk menyusun perbaikan sarana pendidikan secara terencana dan bertahap.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya memanfaatkan support anggaran dari pemerintah pusat. Perbaikan sekolah dinilai bisa disinergikan melalui program pemerintah pusat dan APBD Kota Surabaya sesuai kewenangan serta kebutuhan di lapangan.

Karena itu, Bahtiyar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi (pemprov), serta personil DPR RI dari wilayah pemilihan (Dapil) Surabaya untuk mengupayakan support bagi sekolah nan memerlukan perbaikan.

"Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu bakal lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana nan memerlukan penanganan, lampau tentukan sumber anggarannya," jelas Bahtiyar.

Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor nan melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat wilayah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Tim tersebut diharapkan mempunyai penanggung jawab nan jelas agar proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga penyelenggaraan perbaikan bisa melangkah lebih cepat.

Bahtiyar menilai pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkot Surabaya untuk memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah berasas info nan telah diverifikasi.

Dengan demikian, persoalan nan selama ini dikeluhkan sekolah tidak berakhir pada tahap pengajuan. Bahtiyar berambisi seluruh siswa bisa mendapatkan akomodasi dan lingkungan belajar nan layak.

"Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa nan belajar di kelas dengan akomodasi memadai, sementara siswa lainnya kudu lesehan di perpustakaan lantaran kekurangan ruang kelas," pungkasnya.

(anl/ega)