Wajib Sertifikasi Halal Oktober 2026, Begini Respons Pengusaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka bunyi soal mandatori sertifikasi legal pada Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka bunyi soal mandatori sertifikasi legal pada Oktober 2026. Para pengusaha tidak memandang kebijakan tersebut sebatas beban kepatuhan izin semata, melainkan batu loncatan strategis bagi bumi upaya untuk mendongkrak daya saing serta memperluas penetrasi ke pasar internasional.

“Dengan deadline 18 Oktober 2026 nan sudah di depan mata, gimana para pelaku usaha, baik UMKM maupun industri, bisa memandang kesempatan wajib legal ini menjadi satu kekuatan ekosistem,” ujar Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia, Titi Khoiriah, Senin (28/9/2026).

Menurut Titi, Indonesia mengantongi modalitas kuat untuk tampil sebagai tokoh dominan dalam industri legal dunia, berbekal populasi Muslim nan menyentuh kisaran 240 juta jiwa alias setara 87 persen dari total penduduk.

Kendati demikian, besarnya skala serapan pasar domestik tersebut wajib diimbangi dengan percepatan kapabilitas industri dan penguatan rantai pasok, agar Indonesia tidak terperangkap menjadi pasar konsumsi semata, melainkan beralih bentuk sebagai produsen dan eksportir utama di kancah global.

“Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar. Tantangannya adalah gimana potensi nan signifikan ini bisa membawa Indonesia memimpin industri legal global,” kata Titi.

Saat ini, Indonesia menempati urutan keempat dalam peta ekosistem ekonomi legal internasional, sebuah posisi nan menjadi lecutan sekaligus prospek cerah untuk mempertegas posisi tawar nasional di tingkat dunia.

Sertifikasi legal dipandang bisa bertindak sebagai mesin pertumbuhan perekonomian domestik lewat penguatan rantai pasok terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, terlebih nilai transaksi ekonomi legal bumi saat ini telah menembus kisaran 2,5 triliun dolar AS dan diproyeksikan terus membesar.