Wajib Halal Oktober 2026, Ini Dampaknya ke Daya Beli dan UMKMamp;nbsp;

Wajib Halal Oktober 2026, Ini Dampaknya ke Daya Beli dan UMKM (Foto: Kemenag)

JAKARTA - Penerapan tanggungjawab sertifikasi legal nan menjangkau nyaris seluruh sektor produk berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli rumah tangga, dan memperberat persaingan bagi upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika tidak dilaksanakan secara bertahap.

Kajian awal Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyoroti tiga persoalan, ialah potensi plagiatisme prosedur, akibat bertambahnya beban usaha, serta ketidakpastian izin dan biaya.

Managing Director PPPI Muhamad Rosyid Jazuli mengatakan, melalui riset sementara berjudul Menjaga nan Halal, Menumbuhkan nan Usaha, Paramadina mengkaji akibat beragam skenario kebijakan sertifikasi legal terhadap pertumbuhan ekonomi, harga, perdagangan, tenaga kerja, dan keberlangsungan UMKM.

"Riset ini menggunakan komparasi izin sembilan negara, simulasi ekonomi dengan model keseimbangan umum terapan alias computable general equilibrium (CGE), serta obrolan golongan terarah nan melibatkan beragam pemangku kepentingan," katanya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Salah satu perhatian utama riset adalah besarnya jumlah upaya nan kudu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Paramadina memperkirakan sekitar 7–8 juta UMKM pangan belum mempunyai sertifikat halal, sementara tanggungjawab sertifikasi memasuki tahapan penerapan pada Oktober 2026.

"Dalam simulasi awal, tim menguji dua skenario, ialah penerapan guncangan biaya pada 185 sektor ekonomi dan penerapan terbatas pada sektor manufaktur," katanya.

Guncangan nan diuji meliputi kenaikan biaya kepatuhan sebesar 1 persen, kebutuhan jasa margin sebesar 10 persen, pergeseran permintaan ekspor sebesar 2 persen, serta kenaikan biaya pungutan sebesar 1 persen.

"Seluruh nomor tersebut merupakan dugaan simulasi, bukan proyeksi pasti atas akibat aktual kebijakan," ujarnya.

Hasil sementara menunjukkan bahwa skenario penerapan pada seluruh 185 sektor menimbulkan tekanan ekonomi lebih dalam dibandingkan skenario nan terbatas pada manufaktur. 

Tekanan terlihat pada produk domestik bruto (PDB) riil, konsumsi rumah tangga, output agregat, bayaran riil, dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam skenario pertama, penurunan kesejahteraan delapan golongan rumah tangga perkotaan dan perdesaan diperkirakan berkisar 8,4–14,7 persen. Pada skenario kedua, penurunannya sekitar 1,1–1,9 persen.

"Hasil tersebut tetap berkarakter sementara dan sangat berjuntai pada dugaan serta cakupan penerapan nan digunakan. Meski demikian, perbedaan hasil antarskenario menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan rantai pasok dan kesiapan setiap sektor," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow