Viral Purbaya Persilakan Investor Asing Angkat Kaki, Kemenkeu: Hoaks!

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) angkat bicara mengenai info nan menyatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempersilahkan penanammodal asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Hal itu disebut-sebut sebagai respons atas surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kemenkeu menyatakan, berita tersebut merupakan buletin bohong alias hoaks.

"Berita nan beredar mengenai pernyataan Menkeu Purbaya nan mempersilakan penanammodal asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI mengenai beragam halangan investasi di Indonesia, merupakan buletin hoaks," bunyi keterangan Kemenkeu dikutip Minggu (17/5/2026).

Kemenkeu pun meminta agar masyarakat waspada terhadap buletin nan mengatasnamakan Menkeu.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran buletin bohong nan mengatasnamakan Menkeu Purbaya," bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce) melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi beragam keluhan mengenai keadaan investasi di Indonesia. Pengusaha tersebut menyoroti sejumlah kebijakan nan dinilai membebani bumi usaha, salah satunya mengenai rencana persyaratan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan surat nan beredar, Kadin China memprotes kebijakan DHE SDA nan mewajibkan penempatan 50% devisa ekspor di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan.

"Ini bakal sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasi jangka panjang," tulis surat tersebut, dikutip Rabu (13/5).

Selain itu, pengusaha China juga mengeluhkan mengenai rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral dan batu bara (minerba) hingga bea keluar. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pada dasarnya hubungan investasi Indonesia dan China berkarakter timbal balik. Pemerintah Indonesia, kata dia, juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak pengusaha China ihwal praktik upaya nan tidak sesuai patokan alias ilegal.

"Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini nan juga melakukan upaya nggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji bakal memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," tutur Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat.

(acd/acd)