RI Ekspor Pupuk ke Australia Senilai Rp 7 Triliun

Jakarta -

Indonesia melakukan ekspor pupuk urea ke Australia senilai Rp 7 triliun. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor ini dilakukan bertahap.

Sebagai tahap awal, pengiriman perdana dilakukan di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5/2026) lalu. Jumlah nan diekspor pada tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea alias senilai Rp 600 miliar.

Amran menjelaskan, ekspor bakal dilakukan lagi dengan jumlah mulai dari 250.000 ton dan bakal terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun.

"Rencana kita bakal ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton, " kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Ekspor ini dilakukan melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Bidik Ekspor Pupuk ke India-Brasil

Menurut Amran, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

"Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beebrapa negara lain juga berkeinginan meminta ialah Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara nan berkeinginan pupuk urea dari Indonesia. Ini nan kita syukuri dan banggakan," ungkapnya

Ia menyebut surplusnya pupuk dalam negeri tidak terlepas dari beragam kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, dia mengatakan Prabowo telah mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima faedah hingga sekitar 160 juta orang nan mengenai langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya, dilakukan penurunan nilai pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

"Di saat ada geopolitik bumi memanas, Indonesia Alhamdulilah nilai pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi, "kata Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 patokan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pengedaran pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih sigap diterima petani.

Tak hanya itu, reformasi sistem subsidi pupuk nasional dengan menghapus beragam komponen inefisiensi seperti untung bahan baku, beban kembang bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan bisa menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp 72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama nan royal daya menjadi akomodasi baru nan lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp 112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapabilitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar US$ 1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

(acd/acd)