UTBK 2026 Masih Diwarnai Kecurangan, Puan Dorong Adaptasi Sistem Pengawasan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tetap maraknya kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2026. Ia mendorong adanya pertimbangan dan penyesuaian sistem pengawasan.

“Berbagai temuan kecurangan nan tetap terjadi di UTBK 2026 menjadi tantangan integritas dalam kejuaraan pendidikan nasional,” kata Puan, Jumat (24/4)

UTBK 2026 telah dimulai sejak 21 April dan diwarnai beragam modus kecurangan di sejumlah daerah. Panitia menemukan praktik joki dengan KTP palsu, pemalsuan ijazah, penggunaan perangkat komunikasi tersembunyi, hingga peserta nan berpura-pura terlambat.

Data panitia mencatat ada 2.640 peserta terindikasi melakukan kecurangan. Bahkan, ditemukan indikasi sindikat joki nan terancam hukuman pidana.

Puan menilai kecurangan ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan pola berulang dengan teknik nan semakin kompleks.

“Pola nan berulang dengan teknik nan semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kejuaraan pendidikan hari ini telah berkembang dalam corak nan menuntut perhatian lebih serius,” tuturnya.

Ia menilai kejadian ini juga berangkaian dengan langkah generasi muda memandang keberhasilan dan kejujuran.

“Ketika ruang seleksi pendidikan mulai dimasuki strategi manipulatif nan disiapkan secara sistematis, persoalan nan muncul bukan sekadar pelanggaran patokan ujian, tetapi tantangan terhadap fondasi etika dalam sistem pendidikan itu sendiri,” jelas Puan.

UTBK tahun ini diikuti 871.496 peserta nan memperebutkan sekitar 260.000 bangku di perguruan tinggi negeri. Puan menegaskan, seleksi masuk PTN kudu tetap menjunjung prinsip meritokrasi.

“Karena itu, setiap corak kecurangan nan berupaya menembus sistem dengan support teknologi, identitas palsu, alias pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap sistem meritokrasi nan selama ini menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru,” paparnya.

Mantan Menko PMK itu mengingatkan, jika kecurangan terus terjadi, kepercayaan terhadap sistem bakal menurun.

“Dan memandang modus kecurangan nan semakin berkembang, maka diperlukan penyesuaian sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi di tengah kemajuan era sekarang, banyak sarana nan memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,” sebut Puan.

“Panitia pelaksana dan kementerian mengenai juga kudu memastikan bahwa setiap celah nan ditemukan menjadi bahan koreksi sistematis dalam kreasi seleksi berikutnya,” imbuh Puan.

Menurut Puan, keberhasilan sistem seleksi tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran nan terungkap, tetapi dari keahlian mempersempit celah kecurangan.

“Negara perlu menunjukkan bahwa integritas pendidikan dijaga melalui pembaruan sistem nan terus bergerak mengikuti perkembangan modus, bukan sekadar melalui respons setelah pelanggaran terjadi. Artinya kudu ada mitigasi,” ungkap Puan.

Ia juga menilai kejadian ini mencerminkan tekanan sosial nan tinggi dalam persaingan masuk perguruan tinggi.

“Tetapi juga dengan meningkatnya tekanan sosial terhadap hasil akhir,” tambahnya.

Puan menekankan pentingnya memandang persoalan ini secara lebih luas, termasuk dalam pembentukan karakter generasi muda.

“Di sinilah krusial bagi Negara untuk membaca bahwa kecurangan bukan semata persoalan teknis pengawasan ujian saja, namun berangkaian pula dengan gimana ekosistem pendidikan membentuk persepsi tentang nilai usaha, kegagalan, dan kompetisi,” urai Puan.

“Ketika proses masuk perguruan tinggi sudah diwarnai manipulasi, tantangan nan sedang dihadapi bukan hanya siapa nan lolos seleksi, tetapi nilai apa nan sedang terbentuk sebelum mahasiswa memasuki bumi pendidikan tinggi,” tutur Puan.

Ia pun menegaskan pentingnya menjaga integritas sejak awal proses seleksi. Puan pun menekankan bahwa temuan kecurangan ini kudu menjadi pertimbangan menyeluruh bagi sistem pendidikan.

“Jika integritas kandas dijaga sejak awal, maka sistem pendidikan bakal menghadapi beban nan lebih besar di tahap berikutnya,” ujar Puan.

“Kejujuran akademik tidak dapat dibangun hanya saat peserta berada di ruang ujian, tetapi kudu tumbuh sebagai budaya pendidikan nan diperkuat sejak jauh sebelumnya,” pungkas cucu Bung Karno tersebut.