Usulan KPK untuk Tekan Korupsi saat Pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu akar persoalan nan mendorong kepala wilayah terjerat kasus korupsi.

Menurut dia, biaya besar nan dikeluarkan saat mengikuti kontestasi politik kerap tidak sebanding dengan penghasilan resmi nan diterima setelah menjabat.

Mendagri Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu aspek nan mendorong kepala wilayah terjerat korupsi, sementara kewenangan Kemendagri untuk memberi hukuman terbatas.

"Biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala wilayah itu kan tidak gratis," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurut Tito, kondisi tersebut membikin sebagian kepala wilayah tergoda mencari langkah nan melanggar norma untuk menutup biaya nan telah dikeluarkan selama proses politik.

"Biayanya tinggi. Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin enggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang," ujarnya.

Selain aspek biaya politik, Tito mengatakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi kepala wilayah juga terbatas. Menurut dia, Kemendagri hanya dapat melakukan pengawasan melalui Monitoring Control for Corruption Prevention (MCCP).