Usai Lawatan Donald Trump, Vladimir Putin Bersiap Kunjungi Tiongkok

Presiden Rusia Vladimir Putin.(AFP)

HUBUNGAN bilateral antara Moskow dan Beijing bersiap memasuki babak baru lewat kunjungan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Tiongkok pada 19 Mei mendatang.

Kunjungan kerja selama dua hari ini diumumkan oleh Kremlin pada Sabtu (16/5), hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan lawatannya di Beijing.

Dikutip dari AFP, dalam agenda resmi tersebut, Putin dijadwalkan melangsungkan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Kedua pemimpin negara sekutu ini bakal merumuskan formula untuk "lebih memperkuat kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis" antara Moskow dan Beijing. 

Selain itu, Kremlin juga menyatakan bahwa Putin dan Xi bakal "bertukar pandangan mengenai isu-isu utama internasional serta regional" nan kemudian diakhiri dengan penandatanganan deklarasi berbareng setelah pembicaraan selesai.

Selain berjumpa dengan Xi Jinping, Putin juga diagendakan untuk membahas kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang.

Langkah itu mempertegas posisi Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Moskow, khususnya setelah negara-negara Barat menjatuhkan hukuman ekonomi berlapis terhadap komoditas minyak dan gas Rusia akibat bentrok nan terjadi di Eropa.

Pengumuman lawatan Putin ini memicu perhatian dunia lantaran dilakukan tepat setelah Trump membungkus kunjungan pertamanya ke Tiongkok.

Meskipun Trump mendapatkan sambutan nan megah di Beijing, lawatan presiden dari Partai Republik tersebut kandas menghasilkan terobosan krusial, terutama mengenai ketegangan geopolitik, bentrok Ukraina-Rusia, serta perang antara AS-Israel dengan Iran nan meletus sejak 28 Februari lalu.

Tiongkok sendiri terus konsisten mengambil posisi tersendiri dalam bentrok Ukraina nan telah melangkah lebih dari empat tahun.

Walau berulang kali menyerukan perundingan tenteram demi mengakhiri pertempuran, Beijing tidak pernah mengutuk langkah Rusia nan mengirimkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022 dan tetap menampilkan diri sebagai pihak nan netral.

Beijing juga membantah tuduhan memasok senjata maupun komponen militer untuk industri pertahanan Moskow, dan justru menyalahkan negara-negara Barat nan dianggap memperpanjang bentrok paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II tersebut lantaran terus mempersenjatai Ukraina.

Di sisi lain, upaya negosiasi untuk menyudahi pertempuran di Ukraina nan dijembatani oleh AS sekarang tampak menemui jalan buntu seiring pecahnya perang dengan Iran.

Di tengah situasi nan buntu ini, Moskow secara tegas telah menutup pintu bagi gencatan senjata alias negosiasi komprehensif, selain jika Kyiv bersedia tunduk pada tuntutan maksimal nan diajukan oleh Kremlin. (E-4)