Urai Kepadatan Mina, Skema Tanazul 50 Persen Jemaah Haji Indonesia Dipertimbangkan

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak(Dok MCH 2026)

PEMERINTAH Arab Saudi mempertimbangkan penerapan skema tanazul hingga 50% bagi jemaah haji Indonesia. Melalui skema ini, jemaah dapat kembali ke hotel di Mekah lebih awal guna mengurai kepadatan nan kerap terjadi di tenda-tenda Mina.

Usulan tersebut mengemuka seusai pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI sekaligus Naib Amirulhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekah, Kamis (4/6).

“Itu jika (jamaah haji) bisa ditanazulkan 50%, mereka bakal mempertimbangkan,” kata Dahnil.

Sebagai informasi, tanazul merupakan skema pergerakan dan pengaturan akomodasi jemaah. Mereka tidak bermalam (mabit) di tenda Mina, melainkan kembali ke hotel tempat mereka menginap di Mekah.

Keterbatasan lahan di Mina nan hanya berkisar belasan hektare sekarang menjadi perhatian utama dan prioritas kedua negara. Faktor geografis inilah nan mendorong optimasi skema pemulangan jemaah ke hotel lebih awal.

“(Luas) Mina (untuk jamaah haji Indonesia) itu hanya sekitar 12,6 hektare. Jadi sangat terbatas. Jadi skema tanazul itu mungkin bakal kita maksimalkan,” kata Dahnil.

Dahnil menyatakan pihaknya bakal segera mematangkan kalkulasi teknis maupun operasional. Sinergi matang ini dibentuk untuk memaksimalkan skema tanazul tanpa mengurangi keabsahan ibadah haji. 

"Ke depan kita bakal bekerja bareng dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk mempersiapkannya sejak awal," ujar Dahnil.

Apresiasi Reformasi Haji

Selain membahas penguraian kepadatan Mina, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah reformasi pengelolaan haji Indonesia nan diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dahnil menambahkan, pihak Arab Saudi sangat menyadari tantangan masif nan dihadapi Indonesia selaku negara dengan pedoman jemaah haji terbesar di dunia.

Oleh lantaran itu, Kementerian Haji dan Umrah RI berkomitmen kuat untuk memperketat penerapan istitaah (kelayakan kesehatan) jemaah sejak dari Tanah Air demi menekan nomor kematian. Di samping itu, penguatan reformasi tata kelola finansial haji terus disiapkan agar melangkah jauh lebih transparan dan akuntabel. (E-4)