Uni Eropa di Persimpangan: Trump, Geseran Kanan, dan Masa Depannya

Uni Eropa sekarang menghadapi tekanan ganda: gelombang politik kanan dari dalam dan ancaman Donald Trump dari luar. Bagaimana transformasi ini berakibat bagi Indonesia dan dunia?

Saat ini, Uni Eropa sedang mengalami masa-masa nan bisa digambarkan sebagai krisis identitas. Selama bertahun-tahun, Uni Eropa selalu memposisikan diri sebagai penjaga perdamaian dan diplomasi multilateralisme. Namun, angin politik nan bertiup akhir-akhir ini, baik dari dalam maupun luar, menakut-nakuti bakal merobek layar besar kapal tersebut.

Gelombang Kanan: Uni Eropa di Bawah Von der Leyen

Perubahan paling signifikan dalam tubuh Uni Eropa terjadi pada Pemilu Parlemen Eropa Juni 2024 lalu. Partai-partai kanan tengah dan sayap kanan populis meraih kemenangan historis. Partai-partai nan sebelumnya berada di pinggiran, seperti Identity and Democracy (ID) dan European Conservatives and Reformists (ECR), sekarang menambah bangku secara drastis.

Bagi Komisi Eropa di bawah ketua Ursula von der Leyen, realitas ini memaksa mereka untuk bergeser ke kanan. Alih-alih membentuk koalisi pusat-kiri tradisional, von der Leyen memilih berbaikan dan merangkul faksi kanan untuk memastikan bangku kepresidenannya tetap aman.

Migrasi dan Hak Asasi Jadi Taruhan

Apa artinya secara praktis? Ini berfaedah agenda politik Uni Eropa bakal berubah. Isu migrasi dan keamanan perbatasan, nan merupakan "makanan sehari-hari" partai sayap kanan, sekarang bakal mendapat ruang lebih besar dan pendekatan nan lebih keras. Nilai-nilai liberal seperti kebebasan beranggapan dan hak-hak minoritas berpotongan tergerus oleh narasi nasionalisme nan lebih ketat.

Tekanan Washington: Otonomi Strategis Jadi Prioritas Uni Eropa

Namun, tekanan terbesar sebenarnya tidak datang dari Brussels, melainkan dari Washington. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih menjadi mimpi jelek bagi para birokrat Eropa. Selama ini, Uni Eropa sangat berjuntai pada "payung keamanan" NATO nan didominasi AS. Rencana Trump nan mau menarik AS dari Eropa, alias apalagi mengabaikan Pasal 5 pertahanan kolektif bagi negara nan tidak bayar iuran cukup, memaksa Uni Eropa untuk tersentak.

Istilah "Otonomi Strategis" nan selama ini hanya jadi wacana akademis sekarang mendadak menjadi urusan hidup dan mati. Eropa menyadari mereka kudu bisa membeli dan memproduksi senjata sendiri.

Dilema Hijau di Tengah Dagang Senjata

Ironisnya, untuk mewujudkan otonomi pertahanan ini, Uni Eropa malah kudu mengendurkan patokan ketat mereka tentang shopping lingkungan dan subsidi negara. Sebuah kompromi pahit nan bertentangan langsung dengan gambaran Green Deal nan selama ini mereka banggakan di mata dunia.

Apa Artinya bagi Indonesia?

Lalu, apa dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia?

Pertama, Eropa nan sedang insecure dan konsentrasi pada pertahanan diri condong mengambil kebijakan jual beli nan lebih proteksionis. Regulasi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) bukan hanya sekadar standar lingkungan, tapi juga bisa menjadi corak proteksionisme terselubung untuk melindungi industri lokal dari gempuran produk Asia.

Kedua, bergesernya politik Uni Eropa ke kanan bakal membikin negosiasi kerja sama bilateral menjadi lebih rumit. Isu sensitif seperti migrasi dan tenaga kerja asing bakal diawasi dengan kacamata nan jauh lebih nasionalistis. Indonesia sebagai mitra strategis kudu pandai-pandai menari di atas kaca pecah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sentimen nostalgia "Bandoeng" saat berhadapan dengan Uni Eropa nan sekarang dipimpin oleh logika Realpolitik.

Uni Eropa tidak bakal bubar. Mereka terlalu terintegrasi secara

ekonomi untuk hancur. Namun, kapal besar berjulukan Eropa ini sekarang sedang belot menghadapi badai. Mereka sedang beralih bentuk dari sebuah proyek idealis menjadi entitas geopolitik nan lebih keras dan pragmatis.