Ujian Loyalitas dan Ruang Manuver Partai Koalisi Menatap Pemilu 2029

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemilu 2029 masih terpaut sekitar tiga tahun dari sekarang. Namun, sejumlah partai politik telah mencuri start menyatakan support untuk Presiden RI Prabowo Subianto memimpin di periode kedua.

Tercatat setidaknya ada tiga parpol nan telah menyatakan support sedari awal ke Prabowo. Mereka adalah Golkar, PKB, dan PAN. Partai lain nan tergabung dalam koalisi pemerintah seperti PKS, NasDem, dan Partai Demokrat, belum menentukan sikap.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro beranggapan support awal dari sejumlah partai itu dapat dilihat sebagai sinyal kedekatan politik.

Sementara, bagi partai nan belum menentukan sikap dinilai tetap mempunyai ruang untuk mempertimbangkan beragam pilihan.

"Namun, keduanya belum cukup untuk memastikan motif maupun arah koalisi pada 2029," ucap Verdy lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/3).

Ia mencontohkan, misalnya PKB dan Demokrat nan mengambil pendekatan komunikasi politik nan berbeda.

Ia menyebut PKB memilih lebih awal mengirimkan sinyal support kepada Prabowo, sementara Demokrat memilih menjaga elastisitas politik dengan belum mengunci sikap elektoralnya.

"Sikap politik ini tentu punya dasar, mengingat Demokrat mempunyai kandidat potensial seperti figur AHY nan relatif cukup mendapatkan atensi publik. Dalam politik koalisi, support lebih awal bisa menjadi investasi politik untuk memperkuat kedekatan dengan pusat kekuasaan," ujar dia.

Dilema partai koalisi

Verdy pun menyatakan bahwa pemanasan politik menuju 2029 sudah dimulai, tetapi belum dalam corak pertarungan elektoral terbuka.

Ia mengatakan nan sedang terjadi adalah konsolidasi kekuatan, penjajakan posisi tawar, dan pembentukan konfigurasi politik.

"Menariknya, partai-partai koalisi menghadapi dua kepentingan sekaligus, menjaga loyalitas kepada pemerintahan Prabowo dan mempertahankan ruang manuver politik masing-masing," ujar dia.

Aspek itulah justru menjadi tantangan koalisi besar nan terletak pada keahlian mengelola kejuaraan internal.

Ia mengatakan jangan sampai soliditas nan ditampilkan di hadapan publik hanya berakhir pada kesamaan support terhadap figur, tetapi tidak diikuti kesepahaman dalam agenda pemerintahan.

Menurutnya, saat ini partai politik berada dalam posisi tidak hanya sedang menghitung siapa nan bakal mereka dukung pada 2029, tetapi juga menghitung seberapa besar pengaruh nan bisa mereka pertahankan ketika konfigurasi kekuasaan berubah.

Ia menekankan perlunya pembedaan antara soliditas koalisi pemerintahan dan soliditas koalisi elektoral.

"Kesepakatan mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029 tidak otomatis menjadi komitmen untuk mengusung konfigurasi politik nan sama pada Pilpres berikutnya," ujarnya.

Verdy pun beranggapan sikap wait and see partai koalisi ini dapat dibaca sebagai corak kehati-hatian politik.

Partai, katanya, enggan tergesa-gesa mengambil posisi dalam rumor nan tetap berkembang, sekaligus berupaya menjaga hubungan politik dengan beragam pihak.

Ia menyebut langkah itu merupakan upaya main aman, terlebih Presiden Prabowo alias Gerindra sendiri sebagai pusat kekuatan pemerintahan saat ini belum mengambil sikap politik mengenai perihal tersebut.

Dengan begitu, partai-partai pun tidak mau tergesa-gesa mengambil posisi nan berpotensi menimbulkan bentrok dengan pusat kekuasaan.

"Partai tidak mau terlihat berseberangan dengan pemerintahan, tetapi juga berhati-hati agar tidak terlalu jauh mengikatkan diri pada persoalan politik nan konsekuensinya belum sepenuhnya terukur," ucapnya.

Relasi Hambalang-Solo

Pada saat nan sama, Verdy juga mengomentari peristiwa reshuffle Kabinet Merah Putih nan mengganti sejumlah sosok nan dinilai berafiliasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Verdy menyinggung nama Pratikno nan digeser dari Menko PMK menjadi Ketua Wantimpres dan Listyo Sigit Prabowo nan sebelumnya menjabat Kapolri sekarang menjadi Kepala KSP.

Ia beranggapan bahwa reshuffle ini merupakan proses konsolidasi kekuasaan dan penegasan otonomi politik Prabowo sebagai presiden. Pergeseran sejumlah figur nan selama ini diasosiasikan dengan Jokowi memang menunjukkan perubahan pengedaran pengaruh.

"Namun, mereka tidak sepenuhnya dikeluarkan dari radar pemerintahan. Artinya, ada indikasi penataan ulang kewenangan untuk menegaskan kiblat politik bergeser ke Hambalang secara penuh, bukan lagi ke Solo. Prabowo tidak kudu terlihat berseberangan dengan Jokowi untuk menunjukkan bahwa pusat komando sekarang berada di Hambalang," ucapnya.

Verdy mengatakan dalam perspektif komunikasi politik, pengaruh tidak selalu dikurangi melalui konfrontasi, tetapi juga bisa melalui reposisi peran dan kewenangan.

Ia menyebut jelang 2029, nan menarik justru kemungkinan terjadinya pergeseran poros-poros kekuatan politik nan berbeda dari 2024.

"Prabowo mempunyai otoritas pemerintahan, sementara Jokowi tetap mempunyai jejaring dan ruang pengaruh politik di luar pemerintahan. Memang nan menjadi menarik diskursusnya bukan lagi apakah Prabowo tetap memerlukan Jokowi, tetapi sejauh mana keduanya tetap mempunyai kepentingan politik nan sama menuju 2029," ujar Verdy.

(mnf/isn)