Uji Coba Perlinsos Digital: Pendaftaran dari 200 Hari Jadi 5 Menit

Pemerintah menyatakan negara dapat berhemat besar-besaran imbas dari program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mengatakan negara bakal menghemat anggaran puluhan triliun rupiah lantaran program tersebut.

Penghematan bisa terjadi lantaran program ini bakal meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran support dan subsidi.

"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter info nan lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom Muhammad Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan uji coba Perlinsos Digital dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan diri sekaligus menyampaikan sanggahan mengenai support sosial secara. Tahap awal program difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Menurut Qodari digitalisasi tersebut ditujukan untuk mengurangi kesalahan info (inclusion error), ialah masuknya masyarakat nan tidak berkuasa sebagai penerima bantuan, serta kesalahan pendataan (exclusion error), ialah masyarakat nan sebenarnya berkuasa tetapi tidak mendapatkan bantuan.

Dia mengatakan potensi efisiensi bakal semakin besar andaikan sistem tersebut nantinya diterapkan pada beragam program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada 2024, penerapan digitalisasi pada beragam program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi hingga Rp 200 triliun.

"Apabila diterapkan pada beragam program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun," jelas Qodari.

Uji Coba Perlinsos Digital

Uji coba Perlinsos Digital dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) berbareng Kementerian Sosial. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara dalam memastikan support sosial diberikan kepada masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Uji coba Perlinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga dipandang sebagai tahap awal pembangunan prasarana digital perlindungan sosial di Indonesia. Apabila berhasil, perlindungan sosial lainnya seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi gas, dan program support lainnya nantinya juga bakal berbasis digital.

Sejauh ini, uji coba Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota dalam waktu kurang lebih satu bulan. Pemerintah selanjutnya bakal memperluas cakupan uji coba tersebut secara berjenjang hingga mencapai 153 kabupaten/kota.

Lebih lanjut, melalui uji coba Perlinsos Digital, proses pendaftaran support sosial dan verifikasi kepantasan penerima nan sebelumnya memerlukan waktu hingga 200 hari, sekarang dapat dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit saja.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, dan nomor meter PLN. Bagi penduduk nan belum mempunyai IKD, pendaftaran dapat dilakukan melalui pemasok nan tersedia di kabupaten/kota terpilih.

Sistem Perlinsos Digital menghubungkan info dari kementerian dan lembaga mengenai melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).

"Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) nan menghubungkan info dari delapan kementerian/lembaga, proses pendaftaran support sosial dan verifikasi kepantasan penerima nan sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari.

Menurutnya, percepatan proses tersebut dimungkinkan lantaran info kependudukan masyarakat dari beragam lembaga pemerintah dapat terhubung dan diverifikasi secara real-time. Dengan demikian, proses nan sebelumnya dilakukan secara manual maupun menggunakan info nan sudah tidak mutakhir dapat diminimalkan.

Perlinsos Digital juga dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran support sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sistem tersebut menggunakan filter kepantasan nan lebih komprehensif dengan memanfaatkan info dari delapan kementerian/lembaga.

Indikator nan digunakan antara lain kepemilikan tanah, akses penggunaan listrik, kepantasan rumah, usia, kepemilikan kendaraan roda empat, status kepegawaian, upah, dan sejumlah parameter lainnya.

(hal/ara)