Uang Assalamualaikum, Kode Fee Proyek Eks Sekjen MPR

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ma'ruf Cahyono menggunakan istilah dalam meminta fee alias hadiah dalam menawarkan proyek pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan MPR.

"Penawaran pekerjaan di Setjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dulu dimintai fee oleh MC, dengan istilah ‘uang hangus’ alias ‘uang assalamualaikum’, nan besarnya sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan," kata  Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK, dalam bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Dia menuturkan, nominal duit nan diterima oleh Ma'ruf dari fee 'uang assalamualaikum' tersebut nilainya total Rp 7 miliar, baik secara langsung maupun lewat perantaranya Zakaria.

Selain itu, Ma'ruf Cahyono juga disebut Taufik memerintahkan para staf nan menangani pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Setjen MPR RI, agar menunjuk penyedia peralatan dan jasa sesuai nan dikehendakinya alias nan disampaikan Zakaria, melalui sistem penunjukan langsung (PL).

"Selanjutnya, berasas hasil penyidikan, MC diduga menerima akun trading pada salah satu korporasi pialang dari rekanan nan memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR RI. Nilai akunnya, diperkirakan mencapai Rp 14,4 miliar," ungkap Achmad.

Bahkan, kata Taufik, Ma'ruf Cahyono juga diduga membuka akun rekening nominee atas nama Fauzul Akhyar, selaku pihak swasta dari PT Valbury Ecapital International (VEI), nan juga merupakan penyedia perangkat tulis instansi (ATK) di lingkungan Setjen MPR.

"Di dalam rekening dan akun tersebut, antara tahun 2021-2022, MC diduga telah menerima sejumlah duit sebesar Rp16,4 miliar. Sehingga terhadap dua penerimaan di dalam rekening dan akun trading sebagai rekening penampungan tersebut, MC diduga telah menerima gratifikasi mencapai sekitar Rp30 miliar," ungkap Taufik.

Atas penerimaan tersebut, Taufik menyebut Ma'ruf Cahyono tidak dapat membuktikan bahwa semua penerimaan tersebut berasal dari sumber nan sah.

Selain itu, tersangka juga selama ini juga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal duit tersebut diterima.