Trump Pilih Jalur Diplomasi dengan Iran Ikuti Saran Saudi Abaikan Israel

Donald Trump.(Al Jazeera)

SETELAH berhari-hari melontarkan ancaman untuk meluncurkan serangan baru terhadap Iran, Presiden Donald Trump sekarang kembali mencoba mencapai melalui jalur diplomasi yang belum sukses dia selesaikan melalui perang. Fokus utama saat ini adalah apakah mitra-mitra AS di area Teluk dapat membikin kemajuan dalam beberapa hari ke depan untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran, setidaknya untuk sementara, serta meletakkan dasar bagi pembicaraan nuklir di masa depan.

Meskipun upaya sebelumnya di kedua lini tersebut kandas selama berbulan-bulan, terdapat tanda-tanda awal kemajuan pada Minggu (2/5) mengenai pembukaan kembali jalur air strategis tersebut. Oman dan Iran mencatat ada perkembangan positif dalam negosiasi mereka.

Penundaan Serangan Militer Terbesar

Trump mengungkapkan kepada wartawan pada Minggu bahwa Amerika Serikat bakal terlibat dalam pembicaraan nan dimulai pada Senin sore. Ia mengaku sebelumnya bersiap untuk meluncurkan serangan militer terbesar sejak Perang Dunia II, tetapi rencana tersebut dibatalkan setelah adanya dorongan dari sekutu-sekutu AS.

"Kami sudah siap berangkat, tetapi ketika sekutu meminta untuk membatalkannya, Anda kudu berkata, 'Baiklah, mari kita lihat nanti'," ujar Trump.

Namun, para mahir memperingatkan bahwa jika pembicaraan ini kandas seperti sebelumnya, Trump kemungkinan besar bakal kembali ke siklus ancaman militer. Vali Nasr, master Iran dari Johns Hopkins University, menilai bahwa Trump sedang mencoba solusi diplomatik untuk menghindari eskalasi militer, meski belum ada jalur nan jelas bagi Trump untuk mendeklarasikan kemenangan secara diplomatis maupun militer.

Dampak Ekonomi dan Tekanan Domestik

Siklus ketegangan itu mendestabilisasi Timur Tengah dan mempersulit agenda domestik pemerintahan Trump. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran melakukan serangan terhadap sejumlah sekutu AS di wilayah tersebut, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Sementara itu, golongan proksi Iran di Irak meluncurkan drone ke arah Arab Saudi.

Kemampuan Iran untuk menutup Selat Hormuz secara efektif memicu kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM) dan memaksa AS serta negara-negara lain menggunakan persediaan minyak mereka. Di dalam negeri, Partai Republik di Kongres mulai menekan Gedung Putih untuk memperjelas tujuan perang dengan Iran dan gimana bentrok ini bakal berakhir, terutama dengan sisa waktu tiga bulan menuju pemilihan paruh waktu.

Catatan Konflik: Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan tewasnya tiga tentara AS dalam serangan rudal Iran terhadap pangkalan mereka di Yordania, menambah total personel militer AS nan gugur menjadi 18 orang sejak Februari.

Peran Arab Saudi dan Ketidakhadiran Israel

Trump menyatakan bahwa pembatalan serangan tersebut juga dipengaruhi oleh komunikasinya dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Menurut Trump, MBS lebih memilih kesepakatan diplomatik daripada serangan militer lantaran ketidakpastian akibat nan ditimbulkan dari serangan tersebut.

Menariknya, dalam proses pengambilan keputusan ini, Trump dilaporkan tidak menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu setianya nan selama ini menjadi bunyi paling vokal dalam mendorong tindakan militer terhadap Teheran.

Sinyal Pembukaan Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa pembicaraan dengan Oman mengenai sistem pelintasan kapal di Selat Hormuz sudah memasuki tahap akhir. Araghchi juga berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, untuk membahas langkah-langkah deeskalasi lebih lanjut.

Meski demikian, para kritikus menilai perubahan sikap Trump nan tiba-tiba mencerminkan ketidakbahagiaannya terhadap opsi militer dan diplomatik nan tersisa, alih-alih strategi nan terkalibrasi dengan matang. Daniel Shapiro, mantan pejabat Pentagon, menyebut perubahan sikap ini dapat merusak daya getar AS di mata sekutu maupun lawan.

Saat ini, jalur diplomatik memberikan perlindungan bagi Trump dari akibat tindakan militer besar. Namun, para mahir seperti Suzanne Maloney dari Brookings Institution mengingatkan bahwa merundingkan resolusi nan menjaga kebebasan navigasi tidak bakal mudah dan memerlukan konsentrasi serta perhatian jangka panjang nan konsisten dari pemerintah. (The Wall Street Journal/I-2)