Trump Kalah Telak Lawan Iran, Ini Buktinya

1 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Nota kesepahaman (MoU) tenteram nan diteken oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, dinilai sebagai sebuah kemunduran besar bagi geopolitik Washington. Langkah norma ini menjadi simbol pengakuan bahwa AS kandas mencapai target-target utamanya di Timur Tengah meski telah melancarkan operasi militer besar-besaran sejak tahun lalu.

Draf arsip berisi 14 klausul perdamaian ini menunjukkan sungguh banyak garis merah (red lines) nan sebelumnya ditetapkan AS sekarang telah dihapus. Jika dibandingkan dengan arsip negosiasi ketat nan diajukan AS pada tahun 2025 sebelum mengebom akomodasi nuklir Teheran, Trump sekarang terpaksa melunak dan mundur secara diplomatis dalam kesepakatan terbaru ini.

"Hanya orang dengan pengabaian sejarah nan sejajar seperti Donald Trump nan mau menandatangani perjanjian tenteram Amerika dengan Iran di Versailles, tempat nan menjadi sinonim bagi penghinaan nasional. Dan hanya orang dengan selera lawaknakal seperti Emmanuel Macron nan bersedia mengusulkan letak tersebut," tulis kajian Patrick Wintour selaku Editor Diplomasi mengenai ironi letak penandatanganan tersebut.

Pada draf perjanjian tahun 2025 lalu, Washington menuntut agar Iran tidak mempunyai kapabilitas pengayaan uranium domestik dan wajib mengekspor seluruh persediaan uraniumnya. Namun, dalam KTT G7 di Évian kemarin, Trump justru resmi mengakui kewenangan Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium domestik dengan dalih negara-negara lain di area Teluk juga mempunyai program serupa.

Pemerintah AS sekarang juga melonggarkan patokan pengawasan dengan mengizinkan pengenceran stok uranium berkadar tinggi menjadi 3,67% dilakukan di dalam wilayah Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Demi mengaktifkan kembali izin ekspor minyak mentah Iran, AS apalagi terpaksa membuka pembebasan (waiver) hukuman pada sektor jasa keuangan, perbankan, transportasi, dan perlindungan asuransi maritim.

"Memperluas otorisasi ke transaksi finansial bakal meretakkan arsitektur inti dari hukuman minyak dan finansial AS terhadap Iran. Padahal, hukuman tersebut merupakan pengaruh ekonomi paling kuat nan dipegang AS atas rezim tersebut di luar blokade laut," jelas Miad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan AS sekaligus peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies.

Konsesi besar nan diberikan oleh pihak Gedung Putih ini ironisnya dilakukan hanya demi membujuk Iran agar bersedia membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz nan sempat lumpuh akibat perang. Berdasarkan draf MoU, agunan kebebasan navigasi tanpa pungutan biaya tersebut rupanya bisa berhujung hanya dalam waktu 60 hari saja.

Setelah tenggat waktu tersebut habis, Iran bakal memegang kendali penuh berbareng Oman untuk menentukan manajemen tarif jasa maritim baru melalui obrolan dengan negara Teluk lainnya. Selain itu, skema biaya rekonstruksi Iran senilai US$350 miliar (Rp6.230 triliun) nan digagas AS berisiko menjadi sia-sia lantaran Washington menolak menyumbang biaya sepeser pun.

Skema ini mengharapkan kedermawanan dari negara-negara Arab Teluk untuk mendanai pembangunan kembali prasarana musuh mereka. Di sisi lain, pencairan aset domestik Iran nan dibekukan di luar negeri sebesar US$24 miliar (Rp427,2 triliun) dinilai tidak cukup kuat untuk meredam krisis ekonomi Teheran.

Banyak diplomat menilai kesepakatan darurat ini tidak lebih baik dari perjanjian nuklir (JCPOA) era Barack Obama tahun 2015 silam nan lebih ketat dalam verifikasi persenjataan. Dalam MoU besutan Trump kali ini, ruang lingkup pembatasan nuklir dibiarkan menggantung tanpa komitmen norma nan kuat lantaran Iran hanya mengulangi penolakan lisan tanpa sistem pembongkaran program rudal nan nyata.

Pernyataan penolakan niat sepihak dari Teheran tersebut dianggap tidak relevan oleh para pengamat internasional. Bagi mereka, metode verifikasi di lapangan adalah perihal nan paling krusial, dan dalam perihal itu posisi AS saat ini tidak beranjak lebih maju dari sebelumnya.

"Satu-satunya presiden nan saya tidak mau tiru adalah mendiang Herbert Hoover nan agung. Saya tidak mau memandang musibah ekonomi terjadi di dunia, dan jika Anda membiarkan perang ini terus berlanjut, krisis dunia tersebut bisa saja betul-betul terjadi," saya Donald Trump secara blak-blakan mengenai alasannya nekat meneken MoU darurat demi menghindari ancaman resesi ekonomi makro dunia dan menipisnya persediaan minyak bumi dalam hitungan minggu.

(tps/luc)

Add