Transparansi dan Konsistensi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

ilustrasi(PLN EPI)

Meningkatkan jumlah pemberitaan belum tentu cukup untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Komunikasi korporasi juga memerlukan transparansi, support pemangku kepentingan, dan konsistensi tindakan agar reputasi nan dibangun tidak berakhir pada visibilitas di media. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Mamit Setiawan dalam Conference The 8th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Rabu (7/10).

Dalam forum bertema Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik itu, Mamit membawakan paparan berjudul From Communication to Trust: Mengelola Stakeholder dan Reputasi di Tengah Ekspektasi Publik. Ia menjelaskan bahwa karakter upaya daya primer, nan mencakup gas, LNG, batu bara, dan biomassa, menuntut strategi komunikasi nan bisa membangun kepercayaan pemerintah, regulator, mitra bisnis, media, hingga masyarakat.

“Ketika stakeholder utama Anda adalah pemerintah dan mitra upaya dalam business-to-business (B2B) dan government-to-business (G2B), kepercayaan tidak dibangun lewat jangkauan, tetapi lewat legitimasi: kesediaan pejabat dan mitra untuk berdiri berbareng narasi nan Anda bangun,” ujar Mamit.

PLN EPI menerapkan pendekatan inform, engage, dan trust untuk mendukung pengembangan prasarana energi, terutama proyek gasifikasi pembangkit. Strategi tersebut mencakup pemetaan pemangku kepentingan, komunikasi secara konsisten, serta penguatan kerjasama dengan pemerintah dan mitra strategis.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui program komunikasi GASKITA. Menurut info nan dipaparkan perusahaan, program tersebut mencatat peningkatan pemberitaan dari 758 tulisan pada Agustus 2025 menjadi 1.194 tulisan hingga Juli 2026. Jumlah itu bertambah 436 pemberitaan alias sekitar 57,5 persen.

Namun, kenaikan volume pemberitaan perlu dibedakan dari keberhasilan membangun kepercayaan. Jumlah publikasi menunjukkan seberapa luas rumor memperoleh eksposur media, sedangkan perubahan persepsi publik, kualitas pemberitaan, dan akibat komunikasi memerlukan parameter pengukuran tersendiri.

Mamit pun menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya publikasi. Dukungan pemangku kepentingan, legitimasi institusional, dan keberlanjutan kerjasama menjadi aspek nan turut menentukan kredibilitas perusahaan.

“Strategi komunikasi nan kami rancang dimulai dari pemetaan stakeholder berasas power dan interest, pendekatan kepada regulator, kepala daerah, mitra upaya hingga media. Pada akhirnya, legitimasi institusional menjadi mata duit kepercayaan bagi kami,” jelas Mamit.

Dalam forum nan sama, Founder dan CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dialogis dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, kegunaan kehumasan perlu berkembang dari sekadar menyampaikan info menjadi ruang perbincangan nan bisa menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.

Conference AHI 2026 juga menghadirkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mochamad Akbar Hadi Prabowo serta Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University Alfian Helmi.

Bagi perusahaan di sektor energi, komunikasi mempunyai peran strategis lantaran pengembangan prasarana dan rantai pasok daya melibatkan beragam pemangku kepentingan. Meski demikian, reputasi tidak hanya berjuntai pada narasi nan disampaikan, tetapi juga pada keterbukaan informasi, penyelenggaraan komitmen, dan hasil nyata nan dapat dinilai para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, peningkatan publikasi dapat menjadi salah satu parameter jangkauan komunikasi. Untuk menunjukkan bahwa kepercayaan betul-betul tumbuh, perusahaan juga perlu memperlihatkan bukti berupa kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan, konsistensi tindakan, serta akibat nan terukur. (E-3)