TPA Jabon Terancam Penuh 7 Tahun Lagi, Pemkab Sidoarjo Evaluasi Pengelolaan Sampah

Rapat pertimbangan penanganan sampah Pemkab Sidoarjo.(Dok. MI)

TEMPAT Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, Kabupaten Sidoarjo diproyeksikan hanya bisa menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan. Menanggapi ancaman krisis kapabilitas tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo langsung mengambil langkah garang dengan merombak total sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

​Langkah darurat nan sekarang dikebut meliputi pemetaan ulang 210 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), digitalisasi sistem pengawasan, hingga intervensi anggaran miliaran rupiah untuk mendongkrak kapabilitas pengolahan sampah di tingkat desa.

​Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, pemisah waktu tujuh tahun ini menjadi sirine keras bagi seluruh pihak. Pola ptpengelolaan sampah nan konvensional kudu segera dibenahi agar Sidoarjo terhindar dari kelumpuhan total mengenai penanganan limbah domestik.

​"Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak bakal pernah selesai. Semua kudu bergerak sesuai tugas masing-masing. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita berbareng mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat," kata Subandi saat audiensi berbareng Tim DLHK di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6).

Berdasarkan info pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, TPA Griyo Mulyo Jabon saat ini memikul beban nan sangat berat. ​Beban TPA Jabon saat ini sudah sangat berat ialah kiriman 534 ton sampah per hari. Timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo telah menembus nomor 892,26 ton per hari.

​Kondisi nan mempercepat kepenuhan TPA Jabon antara lain 59 persen sampah langsung dibuang: Sebanyak 534 ton sampah masuk ke TPA setiap hari tanpa pemilahan awal. Volume sampah tercampur nan masuk ke sel pembuangan mencapai 77,24 persen.

​Praktek pembuangan liar tetap marak ialah sebanyak 86,58 ton (9,70 persen) sampah harian penduduk tetap belum terkelola dan dibuang di letak ilegal.

​Sistem hilir makin pincang lantaran keahlian TPS 3R di tingkat desa belum optimal. Dari total 210 unit TPS 3R nan ada, tercatat 86 unit berkinerja rendah dan 25 unit lainnya dalam kondisi tidak aktif. Padahal, prasarana ini menjadi ujung tombak nan memangkas volume sampah sebelum sampai ke TPA Jabon.

​Guna memperpanjang umur ekonomis TPA Jabon, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan anggaran belasan miliar rupiah untuk merevitalisasi TPS 3R nan mandek. Anggaran sebesar Rp14,12 miliar dikucurkan untuk meningkatkan kapabilitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga. Sementara Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan keahlian 22 TPS 3R nan sudah melangkah baik.

​Selain sarana fisik, pengawasan dari hulu sekarang diperketat dengan sistem dashboard digital nan dikembangkan berbareng Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

​"Semua kudu menggunakan dashboard. Nanti bakal terlihat TPS 3R nan sudah melangkah baik, nan tetap perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi nan tetap rendah," tegas Subandi.

​Sebagai langkah jangka pendek menahan laju timbulan sampah liar, Pemkab Sidoarjo mendorong pemerintah desa untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan ilegal. Mekanisme hukuman tegas juga disiapkan untuk memberikan pengaruh jera kepada penduduk nan membandel.

​Melalui integrasi teknologi dan pembenahan masif di tingkat hulu ini, Pemkab Sidoarjo optimistis dapat mengurangi pasokan sampah secara signifikan ke TPA Griyo Mulyo Jabon, sekaligus menyelamatkan wilayah dari ancaman krisis sampah pra-2033. (H-3)