Total Utang Pemerintah Rp9.920 T Akhir Maret 2026, Setara 40,75% PDB

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah terbaru senilai Rp 9.920,42 triliun sampai dengan akhir Maret 2026.

Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), alias tetap jauh di bawah pemisah kondusif Undang-undang Keuangan negara nan sebesar 60% terhadap PDB.

Kendati begitu, nilai utang ini kembali mengalami peningkatan, dengan penambahan sekitar Rp 282,52 triliun dibanding dengan catatan per akhir Desember 2025 nan sebesar Rp 9.637,9 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah itu pun tetap setara 40,46%.

"Pemerintah mengelola utang secara jeli dan terukur untuk mencapai portofolio utang nan optimal dan mendukung pengembangan pasar finansial domestik," dikutip dari laporan DJPPR Kemenkeu, Jumat (8/5/2026).

Komposisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 nan senilai Rp 9.920,42 triliun paling banyak berasal dari hasil publikasi Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.652,89 triliun. Bertambah Rp 265,66 triliun dibanding catatan per 31 Desember 2025 Rp 9.637,9 triliun.

Lalu, nan berasal dari pinjaman Rp 1.267,52 triliun. Nilai pinjaman ini bertambah Rp 16,85 triliun sepanjang tiga bulan terakhir, lantaran info per akhir tahun lampau Rp 1.250,67 triliun.

Sebagai informasi, berasas catatan tim riset CNBC Indonesia, pemerintah memang tengah gencar meraup utang di pasar obligasi. Sehingga akumulasi utang terus bertambah secara periode kuartalan.

Kondisi ini tercermin dari rasio biaya nan diserap pemerintah dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) meningkat pada awal 2026 dibandingkan sepanjang 2025.

Berdasarkan info DJPPR Kementerian Keuangan, sepanjang 2025 total bid nan masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp 2.974,65 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp 917,55 triliun.

Artinya, rasio biaya nan diambil pemerintah terhadap total bid sepanjang 2025 berada di kisaran 30,85%.

Namun, pada 2026 porsinya meningkat cukup tajam. Hingga 5 Mei 2026, total bid nan masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp865,66 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp421,10 triliun.

Dengan demikian, rasio biaya nan diambil pemerintah terhadap total bid naik menjadi sekitar 48,65%.

Jika pada 2025 pemerintah mengambil sekitar Rp31 dari setiap Rp100 penawaran nan masuk alias hanya sepertiga, maka pada 2026 porsinya naik menjadi nyaris Rp49 dari setiap Rp100 penawaran alias mendekati separuh dari total penawaran nan masuk.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]