Tito Imbau Kepala Daerah Dukung Proses Verifikasi dan Validasi Kopdeskel

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala wilayah mendukung proses verifikasi dan pengesahan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel).

Langkah ini diperlukan untuk memastikan gedung dan beragam sarana pendukung nan telah dibangun sesuai dengan spesifikasi sebelum memasuki tahap operasional.

Tito mengatakan sekitar 24 ribu Kopdeskel telah dibangun di beragam wilayah Indonesia. Menurutnya, seluruh gedung tersebut perlu melalui proses verifikasi dan pengesahan untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan standar nan telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Kopdeskel serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9).

Ia menegaskan, kepala desa perlu memberikan surat persetujuan agar proses verifikasi dan pengesahan dapat dilakukan. Surat tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa gedung telah diterima alias dinyatakan sesuai spesifikasi.

"Kepala desanya memberikan semacam surat menyetujui untuk dilakukan verifikasi validasi. Bukan menyatakan bahwa ini sudah sesuai spek kami terima," ujar Tito.

Setelah surat tersebut diterbitkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan verifikasi. Proses tersebut juga dapat dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari inspektorat kabupaten/kota andaikan Kementerian PU dan BPKP kekurangan personel.

"Karena enggak banyak jaring PU dan BPKP enggak banyak, bisa dibantu oleh APIP," katanya.

Hasil verifikasi bakal menjadi dasar untuk menentukan apakah bangunan, peralatan, dan sarana pendukung lainnya, termasuk kendaraan, telah sesuai spesifikasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perihal tersebut dapat dicatat untuk kemudian diperbaiki oleh pihak nan membangun.

Tito meminta bupati dan wali kota menugaskan perangkat wilayah nan menangani pemerintahan desa dan kelurahan untuk mendorong desa-desa nan telah mempunyai gedung Kopdeskel agar segera menerbitkan surat persetujuan verifikasi dan validasi.

"Kalau enggak dibuat [surat persetujuannya], ya rugi sendiri," tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah wilayah (Pemda) menyiapkan APIP untuk melakukan pengecekan andaikan Kementerian PU dan BPKP belum dapat menjangkau wilayah tertentu.

"Untuk mempelajari speknya seperti apa cek lapangan, cek lokasinya ya ini sesuai alias tidak sesuai spek. Kalau enggak sesuai, ya tulis enggak sesuai untuk diperbaiki lagi oleh si pembuatnya," tegasnya.

Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Kemudian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, serta pejabat mengenai lainnya. Turut berasosiasi secara daring perwakilan Pemda dari seluruh Indonesia.

(inh)