Tito Bicara soal Penguatan Infrastruktur Digital di Rakornis Dukcapil

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8.

Dalam kesempatan ini dia membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat prasarana digital guna mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Menurutnya penguatan prasarana digital menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan jasa publik nan semakin terintegrasi.

Tito mengatakan salah satu upaya tersebut ialah memperkuat integrasi identitas digital. Dalam konteks itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus didorong agar meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya melalui jasa manajemen akta kelahiran secara daring.

"Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, kelak launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak nan lahir di akomodasi kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka kelak Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan info pada Dukcapil, Dukcapil kelak bakal mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online," kata Tito dalam keterangan tertulis Kemendagri.

Tito menilai penemuan tersebut bakal memberikan kemudahan bagi masyarakat lantaran pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time. Karena itu, dia mengingatkan jejeran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di wilayah untuk memastikan jasa digital melangkah optimal.

Pasalnya gangguan pada sistem bakal berakibat langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat beragam aspek prasarana digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia nan mengelola jasa digital. Selain itu, kapabilitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar jasa Dukcapil semakin prima. Sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Oleh lantaran itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 nan merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara," ujar Tito.

Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE. Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin penerapan SPBE di Indonesia. Dalam implementasinya, info Dukcapil memegang peran nan sangat krusial.

"Ditambah lagi dengan satu lagi, ialah Satu Data Indonesia. Ini undang-undang nan sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah info Dukcapil," katanya.

(sur)

[Gambas:Video CNN]