Tito Ajukan Tambahan Anggaran Rp 6,27 T: Perkuat Dukcapil- Beri Reward ke Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,27 triliun untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun anggaran 2027.

Tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung beragam program prioritas, mulai dari penguatan jasa manajemen kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), pemberian insentif fiskal bagi wilayah berprestasi, hingga pengelolaan sampah.

Menurutnya, pagu sugestif nan saat ini diberikan pemerintah tetap belum mencukupi kebutuhan program dan aktivitas nan bakal dijalankan Kemendagri.

Salah satu program nan kembali diusulkan mendapatkan support anggaran adalah pemberian penghargaan alias award bagi pemerintah wilayah berprestasi melalui skema insentif fiskal daerah.

“Tahun ini kita memang sudah bekerja untuk melaksanakan aktivitas pemberian award kepada wilayah nan berprestasi, dibagi dalam enam region dengan alokasi anggaran sebanyak Rp 1 triliun, tapi kemarin kita mengalami realokasi anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga memang berkurang,” ungkap Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Karena itu, Kemendagri kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 triliun pada 2027 untuk memperkuat sistem penghargaan bagi wilayah sekaligus mendorong terciptanya kejuaraan positif antardaerah.

“Oleh lantaran itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, suasana kompetitif antar daerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah,” kata Tito.

Selain insentif daerah, Kemendagri juga mengusulkan tambahan support untuk kebutuhan manajemen kementerian. Tito mengatakan kebutuhan tersebut mencapai Rp 398,5 miliar nan bakal digunakan untuk menunjang jasa umum dan operasional organisasi.

“Kemudian, support manajemen sebesar Rp398,5 miliar, antara lain untuk jasa umum, kelancaran operasional perkantoran, administrasi, tata usaha, kearsipan, penyelenggaraan tugas kegunaan 12 komponen dan 37 satuan kerja,” jelas Tito.

Untuk mendukung operasional kementerian, Kemendagri juga mengusulkan anggaran sarana dan prasarana sebesar Rp 72,8 miliar.

“Kemudian jasa sarana prasarana Rp 72,8 miliar, di antaranya adalah untuk akomodasi perkantoran dan kemudian penggantian peralatan milik negara nan sudah rusak berat pada komponen dan 37 satker,” tuturnya.

Di bagian pengelolaan aset, Tito menilai tetap banyak aset Kemendagri nan perlu diamankan, termasuk aset berupa tanah nan memerlukan proses sertifikasi.

“Selanjutnya, pengelolaan finansial dan aset, lantaran cukup banyak sebetulnya aset-aset Kemendagri nan perlu betul-betul diamankan, tanah misalnya, nan kudu disertifikasi satu per satu, sebesar Rp 27,1 miliar, termasuk juga untuk mengelola sistem finansial dan perbendaharaan,” ungkap Tito.

Kemendagri juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 444,5 miliar nan berasal dari pinjaman luar negeri untuk mendukung program penanganan sampah wilayah melalui Local Service Delivery Improvement Project.

“Kemudian untuk pinjaman luar negeri dalam rangka untuk penanganan sampah nan disebut dengan Local Service Delivery Improvement Project. Ini sudah dibicarakan dengan World Bank,” ucap Tito.

“Penanganan sampah di wilayah nan tidak ditangani melalui sistem nan dikerjakan oleh Danantara, ialah sebanyak Rp 444,5 miliar. Kemudian ini bakal bisa membantu, jadi ada 34 aglomerasi nan ditangani oleh danantara, tapi tetap banyak daerah-daerah nan punya problem sampah nan perlu dikerjakan oleh kita, Kemendagri, bekerja sama dengan Kementerian LH,” jelasnya.

Salah satu konsentrasi utama dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah penguatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kemendagri mengusulkan agar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) nan berasal dari pemanfaatan info kependudukan dapat dimanfaatkan kembali untuk memperkuat jasa publik berbasis info kependudukan.

“Kemudian penerimaan negara bukan pajak nan berasal dari pemanfaatan info kependudukan pada Ditjen Dukcapil, kami usulkan dapat dimanfaatkan sebanyak Rp 651,7 miliar,” jelasnya.

Tito mengungkapkan selama ini penerimaan PNBP dari pemanfaatan info kependudukan sebenarnya cukup besar. Namun, hanya sebagian mini nan kembali digunakan oleh Kemendagri.

“Di tahun sebelumnya, itu kita dapat PNBP di atas Rp 800 miliar, tapi nan dikembalikan ke Kemendagri umumnya lebih kurang Rp150 miliar,” ujar Tito.

“Kami menyarankan agar dapat digunakan oleh Kemendagri itu sebanyak Rp 651 miliar, nan bakal digunakan untuk penguatan jasa publik, terutama Dukcapil, terutama nan kami betul-betul sangat konsen lantaran pemerintah bakal meluncurkan e-government nan platform utamanya dari info Dukcapil,” sambung dia.

Tito menjelaskan bahwa pagu sugestif Kemendagri tahun 2027 nan ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan saat ini sebesar Rp 4,65 triliun.

Namun, setelah memperhitungkan kebutuhan program dan aktivitas nan bakal dijalankan, Kemendagri menilai tetap diperlukan tambahan support anggaran sebesar Rp 6,27 triliun.

“Dari info tersebut, dari nomor ini, dan memandang dari kebutuhan program aktivitas nan bakal diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan support tambahan sebanyak Rp 6,27 triliun, sehingga kami minta izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp 10,93 triliun,” jelas Tito.

“Itu sudah termasuk DKPP, tapi kelak DKPP kelak Bapak Kepala DKPP kelak dengan hormat kelak mungkin diberikan kesempatan untuk menjelaskan,” tambah dia.

Dengan tambahan anggaran tersebut, total pagu anggaran Kemendagri nan diusulkan untuk tahun 2027 mencapai Rp 10,93 triliun.