Tinjau Program Listrik Desa, Bahlil Curhat soal Mantan Anak Kampung tanpa Listrik

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.(Antara Foto)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia meninjau program listrik desa (Lisdes) dan support pasang baru listrik (BPBL) cuma-cuma di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026). Ia mengaku lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik. 

“Saya mantan anak kampung nan lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, program Lisdes terdiri atas dua skema utama, ialah pembangunan prasarana jaringan listrik dan pemasangan listrik cuma-cuma melalui program BPBL. 

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berbincang dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa tetap ada ribuan desa dan dusun nan belum ada listrik. Negara kudu datang untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil melalui keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Bahlil mengatakan, berasas info nan dimiliki pemerintah, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun nan belum mendapatkan akses listrik. Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. 

Berdasarkan info Kementerian ESDM, pada tahun 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 letak nan terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp 10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah nan tetap belum terjangkau.

Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil sering kali tidak layak secara upaya andaikan hanya dihitung berasas untung perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi nan dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala family bisa mencapai ratusan juta rupiah. 

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara upaya tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berbilang untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegasnya.