Tinjau NTT, Satgas Galapana DPR Atensi Kebutuhan Dasar hingga Huntap Korban Gempa

Jakarta -

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI meninjau letak gempa dengan magnitudo terbesar mencapai M 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatensi pemenuhan kebutuhan dasar hingga percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penduduk terdampak.

Hal itu disampaikan Saan dalam rapat koordinasi (rakor) di NTT, Minggu (16/8/2026). Hadir pula dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamensos Agus Jabo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

"Nah, tapi ada satu perihal nan krusial mengenai dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan krusial penanganannya mengenai dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah ada dapur umum. Nah ini ini krusial juga lantaran semua kebutuhan dasar mereka ini kan kudu terpenuhi sampai mereka kelak bisa dipastikan lebih sigap kembali ke kediaman mereka masing-masing, kan lebih sigap lebih baik," kata Saan dalam rakor.

Saan meminta pemerintah pusat dan pemerintah wilayah bergerak sigap mendata kerusakan kediaman para penduduk terdampak. Dengan begitu, pembangunan huntap dapat segera dilaksanakan sehingga para korban dapat segera meninggalkan posko-posko pengungsian.

"Nah makanya tadi mana nan rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang," ujarnya.

Lebih lanjut, Saan menekankan perlunya disepakati tenggat waktu para korban musibah dapat meninggalkan posko pengungsian.

"Sehingga kita kudu udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini ini krusial menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu, itu nan kudu kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi," lanjutnya.

Untuk diketahui, Satgas Galapana DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad nan dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana. Satgas ini juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu.

(fca/fca)