Timwas DPR Puji Pengawasan Armuzna yang Lebih Ketat

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
Timwas DPR Puji Pengawasan Armuzna nan Lebih Ketat Timwas Haji DPR RI menggelar pertimbangan penyelenggaraan ibadah haji 2026(Dok. MCH 2026/Akmal)

TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 berbareng jejeran Kementerian Haji dan Umrah di Mekah, Minggu (24/5). Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah capaian positif sekaligus mencatat beberapa perihal nan perlu dibenahi menjelang fase puncak ibadah haji.

Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya mengantongi sejumlah catatan, terutama mengenai kepantasan akomodasi serta jarak pemondokan jemaah. Menurut dia, seluruh masukan itu bakal menjadi bahan pertimbangan utama untuk penyelenggaraan musim haji tahun berikutnya.

Terkait persiapan puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Timwas menilai terdapat lompatan signifikan dalam tata kelola layanan. Salah satu perbaikan nan disorot adalah pengawasan lebih ketat terhadap syarikah alias perusahaan penyedia layanan, khususnya untuk mencegah manipulasi kapabilitas tenda.

"Dulu kita kadang-kadang dibilang oleh pemilik tenda syarikah isinya 100, padahal hanya 50. Sekarang betul-betul dicek secara ketat," ungkap Cucun.

Timwas DPR juga mengapresiasi langkah petugas nan melakukan pemeriksaan akomodasi Armuzna secara rinci, mulai dari mengecek kapabilitas tenda hingga memastikan kesiapan kasur bagi jemaah.

Ke depan, DPR RI berkomitmen mengkalkulasi ulang komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji agar kualitas jasa dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dalam kesempatan nan sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi atas sinergi dan pengawasan nan dilakukan DPR RI sejak tahap persiapan di embarkasi hingga operasional di Tanah Suci.

“Tadi saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman DPR. Ini adalah bagian dari upaya kita berbareng untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Irfan.

Ia menegaskan, beragam masukan tersebut bakal menjadi bahan pertimbangan krusial bagi pemerintah dalam menyempurnakan tata kelola pelayanan haji, terutama menjelang puncak pergerakan jemaah di Armuzna. (Z-10)

Selengkapnya
Sumber Media Indonesia
Media Indonesia