Tiga Modus Propaganda Disintegrasi Membonceng Film Pesta Babi

Ilustrasi pesta babi.(Antara)

PENGAMAT politik sekaligus alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Rico Marbun, menilai terdapat indikasi kuat upaya membonceng movie Pesta Babi untuk menyebarkan propaganda disintegrasi Papua dari Indonesia. 

Menurut Rico, perihal itu terlihat dari tiga pola propaganda nan terlihat dalam movie tersebut. "Kehadiran movie ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi nan mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," kata Rico, Selasa (9/6).

Rico menjelaskan, modus pertama adalah penggunaan kata, simbol, dan visual nan secara konsisten memisahkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas nan berbeda.

Modus kedua, tambahnya, menggunakan movie Pesta Babi untuk menolak perbincangan serta menihilkan beragam upaya pemerintah selama ini dalam membangun Papua. "Apa pun nan dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," ujarnya.

Sementara itu, modus ketiga adalah membangun kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh legitimasi politik bagi agenda disintegrasi. Menurut Rico, pola tersebut lazim digunakan dalam beragam aktivitas separatis di sejumlah negara, ialah menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan negara sebelum mendorong tuntutan pemisahan diri.

"Masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia kudu waspada. Jangan sampai movie ini dijadikan kendaraan propaganda politik nan menakut-nakuti persatuan nasional," tegasnya.

Rico menegaskan kebebasan berekspresi kudu dihormati, namun tidak boleh digunakan untuk menyebarkan narasi nan mengarah pada perpecahan bangsa dan mengganggu keutuhan NKRI.

"Kita mendukung kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi menolak segala corak propaganda nan berpotensi menguatkan semangat spararisme," pungkasnya. 

KEBEBASAN BERPENDAPAT
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadsipenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan penayangan movie Pesta Babi merupakan bagian dari kewenangan kebebasan beranggapan dan berekspresi nan kudu dihormati.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk info juga mempunyai tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap lembaga negara," kata Donny beberapa waktu lalu.

Menurut Donny, banyak info dari movie tersebut tidak sesuai kebenaran dan berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat. Namun demikian, Donny tidak menjelaskan secara rinci info apa nan tersaji di film, namun tidak sesuai dengan kebenaran di lapangan.

Selain mempersoalkan kebenaran info di dalam movie Pesta Babi, TNI AD juga meminta pihak kreator movie terbuka bakal asal sumber biaya pembuatan movie tersebut. Menurut Donny, perihal itu perlu dilakukan agar publik mengetahui siapa saja nan bertanggung jawab dalam pembuatan movie ini. (Ant/E-2)