
THR Karyawan Swasta 2026 Kena Pajak, Ini Hitung-hitungannya (Foto: BRI)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2026 tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai patokan nan berlaku.
"Sesuai peraturan," katanya usai konvensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Menanggapi keluhan sejumlah pekerja nan meminta agar THR tidak dikenakan pajak, Yassierli mengatakan usulan tersebut tetap dalam tahap kajian.
"(Usulan) kudu kita kaji lagi ya," ujar dia.
Adapun THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai nan termasuk objek PPh Pasal 21.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan sistem tarif efektif rata-rata (TER) nan terbagi dalam tiga kategori, ialah TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.
Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif nan dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, dan berjuntai pada besaran penghasilan bulanan nan diterima.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin finance lainnya
8 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·