Tetangga RI Darurat Kekerasan Militer, Warga Sipil Dibantai Massal

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekerasan di Myanmar dilaporkan makin memburuk sejak perubahan kepemimpinan militer pada Maret lalu. Kelompok pemantau bentrok internasional menyebut junta militer meningkatkan serangan terhadap penduduk sipil melalui operasi darat dan kampanye pengeboman udara nan lebih intensif, meski pada saat nan sama pemerintah baru Myanmar tengah memperluas diplomasi dengan negara-negara kawasan.

Mengutip Reuters, Rabu (29/7/2026), laporan terbaru dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menyatakan lonjakan serangan terhadap penduduk sipil terjadi setelah restrukturisasi komando militer nan dilakukan menjelang transisi politik di Myanmar.

Beberapa hari sebelum dilantik menjadi presiden melalui pemilu nan melarang sebagian besar oposisi berpartisipasi, pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing menunjuk loyalis lamanya sekaligus mantan kepala intelijen, Ye Win Oo, sebagai panglima militer nan baru.

Menurut ACLED, sejak perubahan struktur komando tersebut, pola operasi militer terhadap penduduk sipil mengalami peningkatan signifikan.

"Sejak junta nan berkuasa di Myanmar merombak struktur komando militernya pada Maret, penduduk sipil menghadapi represi nan semakin memburuk dan kampanye pengeboman udara nan semakin intensif oleh militer," kata ACLED.

ACLED menambahkan bahwa perubahan tersebut mencakup penggunaan golongan jet tempur dalam jumlah mini nan secara rutin melakukan serangan udara berkepanjangan terhadap sasaran tunggal.

"Penyesuaian ini mencakup pengerahan rutin golongan unik nan terdiri dari dua hingga lima jet tempur nan melakukan serangan udara berkepanjangan terhadap satu target," katanya.

Konflik Berkepanjangan

Myanmar terjerumus ke dalam krisis politik dan keamanan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih ketua Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Kudeta tersebut memicu perang kerabat nan hingga sekarang telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menyebabkan jutaan penduduk mengungsi.

ACLED, nan mengumpulkan info bentrok dari laporan media, mitra lokal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi pemantau internasional, dan golongan kewenangan asasi manusia, menyebut militer sekarang melancarkan kembali operasi ofensif di sejumlah wilayah perbatasan.

Operasi tersebut mencakup wilayah nan mempunyai persediaan mineral tanah jarang krusial serta jalur perdagangan strategis.

Menurut ACLED, konsentrasi utama junta saat ini adalah memperkuat kontrol politik setelah Min Aung Hlaing beranjak dari posisi panglima militer menjadi presiden sipil pada April lalu.

"Peluang bagi penduduk sipil untuk mendapatkan perlindungan sangat mini lantaran junta memusatkan upayanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing beranjak dari panglima militer menjadi presiden sipil pada April," katanya.

Ratusan Warga Sipil Tewas dalam Pembantaian Massal

Dalam enam bulan pertama tahun 2026, ACLED mencatat lebih dari selusin pembunuhan massal nan menyebabkan lebih dari 450 penduduk sipil tewas. Sekitar 40% korban berasal dari wilayah kering Myanmar bagian tengah nan dikenal sebagai area Anyar.

Salah satu kejadian paling mematikan terjadi pada Mei lampau ketika ratusan tentara junta menyisir wilayah Myit Chay, nan berada di seberang sungai dari area kuil antik Bagan.

Tiga penduduk setempat mengatakan kepada  bahwa sedikitnya 40 orang tewas dalam operasi tersebut.

"Sekitar 700 tentara masuk ke kota itu, mengambil barang-barang milik penduduk di sini, lampau memukuli dan membunuh mereka," kata seorang penduduk berjulukan Ye Naung, 35 tahun.

Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen laporan mengenai kejadian di Myit Chay tersebut. Namun peristiwa itu tercatat dalam pedoman info ACLED dengan sedikitnya lima korban jiwa dan juga dilaporkan oleh media lokal.

ACLED menilai pola operasi militer saat ini tidak menunjukkan adanya pengurangan tingkat kekerasan terhadap masyarakat sipil. "Taktik militer sepanjang 2026 sejauh ini hanya menunjukkan perubahan langkah dalam melakukan represi terhadap penduduk sipil, bukan pengurangan tingkat kekerasannya."

Diplomasi Meningkat di Tengah Konflik

Di tengah meningkatnya kekerasan, Myanmar juga mengalami peningkatan aktivitas diplomatik.

Min Aung Hlaing dalam beberapa bulan terakhir melakukan kunjungan ke dua negara tetangga utama, ialah India dan China.

Selain itu, terjadi upaya pendekatan kembali dengan ASEAN nan beranggotakan 11 negara. ASEAN sebelumnya melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi setelah kudeta 2021.

Kini, pemerintah Myanmar tampak berupaya memperoleh pengakuan politik nan lebih luas di kawasan. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Min Aung Hlaing dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada 6-7 Agustus mendatang.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]