Ternyata Ini Alasan Pemerintah RI Mau Permudah Izin Tenaga Kerja Asing

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengaitkan percepatan jasa tenaga kerja asing (TKA) dengan upaya memperkuat suasana investasi di Indonesia. Kepastian manajemen menjadi salah satu aspek nan dinilai krusial ketika penanammodal menentukan rencana bisnisnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan kepastian proses perizinan dapat memberikan kejelasan bagi penanammodal mengenai waktu nan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah berambisi perbaikan jasa tersebut ikut mendorong investasi baru masuk ke Indonesia.

"Dan juga tentunya ini bakal membikin meningkatkan suasana investasi tentunya, meningkatkan suasana industri nan ada di Indonesia sehingga harapannya ini juga bakal memberikan akibat positif bagi FDI, penarik investasi baru di Indonesia, dan tentunya pembuatan lapangan kerja," ujar Rosan di instansi BKPM, Rabu (9/9/2026).

Kebutuhan tenaga kerja asing tetap muncul di sejumlah sektor industri nan memerlukan skill tertentu. Pemerintah menempatkan keberadaan TKA sebagai bagian dari proses pemenuhan kompetensi sekaligus penguatan keahlian tenaga kerja domestik.

"Dan angan kita tentunya adalah pembuatan lapangan kerja nan berkualitas, nan baik, lantaran memang kita memandang bahwa dari beberapa sektor industri memang tenaga kerja asing itu tetap kita perlukan, dan harapannya ini bisa memberikan transfer of knowledge, transfer of technology kepada sumber daya manusia kita," katanya.

Percepatan jasa juga diarahkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses administrasi. Pemerintah mau pelaku upaya mempunyai gambaran nan lebih jelas mengenai tahapan perizinan nan kudu dilalui.

"Yang kita jemput bola adalah mengurangi uncertainty alias ketidakpastian nan merupakan selalu, jika saya bilang, tantangan utama kita dari segi policy dan izin kita selama ini. Ini adalah satu langkah nan memang kembali lagi memberikan kepastian," ujar Rosan.

Skema tersebut bakal dijalankan melalui kerjasama tiga kementerian dengan sistem nan saling terhubung. Pemerintah menargetkan penerapan aplikasi hasil kesepakatan tersebut mulai melangkah pada akhir September 2026.

"Jadi memang rencananya bakal mulai melangkah aplikasinya pada akhir bulan ini. Akhir bulan ini sudah mulai melangkah hasil dari kesepakatan dari kami bertiga," kata Rosan.

(dce) [Gambas:Video CNBC]