Terkuak! Ada Kendaraan Isi BBM Subsidi Berkali-kali dengan QR Code Berbeda

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap temuan mengejutkan dalam penyaluran BBM subsidi melalui sistem QR Code. Dari hasil pengawasan, ditemukan kendaraan nan menggunakan QR Code berbeda untuk melakukan pengisian BBM subsidi berulang kali.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, pihaknya mendeteksi pola transaksi nan tidak wajar. Salah satunya adalah kendaraan dengan nomor polisi nan sama melakukan pengisian menggunakan QR Code berbeda dengan gelombang lebih dari satu kali dalam sehari.

"Hari ini kita banyak menemukan adanya dari dasar digitalisasi kita bisa tarik info mengenai setiap hari dilakukan penyaluran dengan kendaraan nan sama dengan QR nan beda dengan gelombang lebih dari 1 kali dalam sehari," terang Wahyudi saat rapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Wahyudi mencontohkan, dalam periode satu bulan terdapat satu kendaraan nan tercatat melakukan sekitar 2.560 transaksi menggunakan QR Code nan berbeda. Dalam sehari, kendaraan tersebut dapat melakukan pengisian BBM subsidi sebanyak satu hingga tiga kali.

Menurut Wahyudi temuan tersebut menjadi dasar bagi BPH Migas untuk memperkuat sistem digital penyaluran BBM subsidi. Ke depan, BPH Migas berbareng Pertamina Patra Niaga bakal mengelola sistem QR Code secara terintegrasi agar tidak mudah diduplikasi.

"Sebagai contoh, kelak QR code kita bakal kelola berbareng sehingga ke depan hasil evaluasinya ini dapat dijadikan sebagai atuan agar supaya QR code ini tidak dapat diduplikasi dan kemudian kita semua kita pembaharuan agar lebih baik dan lebih jeli kepada seluruh sistem nan sudah dibangun saat ini," terang Wahyudi.

BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi nan tidak wajar melalui rekaman CCTV nan terhubung secara langsung. Dari hasil pemantauan dan pencocokan data, ditemukan sjumlah kendaraan keluar masuk SPBU menggunakan QR Code nan berbeda dengan identitas kendaraannya.

Ia menegaskan SPBU juga bertanggung jawab melakukan pencegahan terhadap praktik tersebut. Apabila ditemukan indikasi pembiaran alias kerja sama dalam penyalahgunaan BBM subsidi, BPH Migas bakal memberikan pembinaan hingga menjatuhkan sanksi.

"SBPU bertanggung jawab jika tidak melakukan preventif. Dan jika ada potensi kerjasama ini bakal dilakukan koreksi dan pembinaan. Hampir 2 ribu sekian itu SBPU telah dilakukan sanksi, dan kemudian sementara tidak dapat menyalurkan ,dan ada nan kita cabut kuotanya atas penugasan pemerintah penyaluran BBM subsidi kompensasi negara ini tidak dapat dijalankan pada SBPU tersebut," tutup dia.

(ily/hns)