RI Mau Lobi AS Biar Sawit Nggak Kena Tarif 10%

Jakarta -

Pemerintah mengupayakan produk kelapa sawit Indonesia mendapat pengecualian dari kebijakan tarif 10% dari Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan selain kelapa sawit, ada juga beragam produk nan berbasis sumber daya alam Indonesia diupayakan tidak kena tarif 10%.

"Sawit itu kita sedang minta agar dikecualikan. Ada cukup banyak, terutama nan berbasis kepada sumber daya alam Indonesia," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Airlangga menambahkan bahwa Indonesia memperoleh hasil positif dibandingkan negara lain dalam pembahasan mengenai kebijakan Section 301 nan berangkaian dengan rumor forced labor alias kerja paksa.

"Kalau 301 kan force labor memang sudah diumumkan bahwa Indonesia relatif dibandingkan negara lain compliance. Semula Indonesia menjadi bagian 6 dari 60 negara, tetapi dari kalkulasi terakhir jumlah 6 negara itu naik menjadi 17. Mereka nan kurang alias belum comply itu diberikan 12,5%," terang Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah AS tetap melakukan investigasi mengenai rumor excess capacity alias kelebihan kapabilitas produksi. Pemerintah Indonesia, kata dia, telah menyampaikan penjelasan mengenai rumor tersebut dan sekarang menunggu hasil proses investigasi.

"Kemudian tetap ada satu lagi nan mengenai dengan excess kapasitas. Nah, excess kapabilitas tetap diinvestigasi dan kita sudah menjawab hal-hal nan mengenai dengan excess kapasitas," tutur Airlangga.

(hrp/hns)