Terima 417 DIM dari Pemerintah, Baleg DPR Mulai Bahas RUU PPRT

Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima 417 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah mengenai RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Setelah menerima DIM tersebut, Baleg DPR lampau memulai pembahasan tingkat I.

"Berdasarkan rekapitulasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah atas RUU PPRT total DIM berjumlah 417 DIM, tapi jangan kaget dulu dengan 417 DIM ini, rupanya terdiri dari 290 DIM batang tubuh dan 127 penjelasan dengan rincian," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan saat rapat kerja dengan Menaker Yassierli di Baleg DPR, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bob lampau mengungkap rincian DIM tersebut terdiri dari 204 DIM berkarakter tetap, 6 DIM berkarakter substansi baru, 10 DIM berkarakter perubahan substansi, 52 DIM berkarakter perubahan redaksional, 18 DIM berkarakter hapus. Kemudian bagian penjelasan terdiri dari 54 DIM tetap, 16 DIM substansi baru, 55 DIM redaksional, dan 1 DIM hapus.

Bob lampau menyampaikan ada dua agenda nan perlu disepakati usai DIM diterima dari pemerintah. Agenda pertama mengenai rancangan agenda rapat pembahasan RUU dan agenda kedua mengenai sistem pembicaraan tingkat I RUU tersebut.

"Untuk itu sesuai dengan konvensi pembahasan RUU dalam tingkat I ada dua agenda nan perlu disepakati, satu pengesahan rancangan agenda rapat pembahasan RUU, dan dua pengesahan sistem pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat I, apakah kedua agenda ini dapat disetujui?" tanya Bob.

"Setuju," jawab forum Baleg DPR.

Bob menyampaikan DIM RUU PPRT bakal mulai dibahas hari ini. Ia mempertanyakan apakah rencana tersebut dapat disetujui.

"Diharapkan pembahasan dalam diselesaikan sebagaimana agenda rapat, tentang agenda rapat tentunya semuanya hari ini, tetapi kelak bakal dibacakan kemudian, dapat disetujui agenda rapat?" tanya Bob.

"Setuju," jawab forum.

Selanjutnya, Bob mempertanyakan mengenai sistem pembahasan DIM. Ia bertanya kepada para personil Baleg dan pemerintah apakah DIM nan berkarakter tetap bisa langsung disetujui dalam rapat. Pemerintah dan para personil Baleg pun setuju.

"Kami tawarkan untuk DIM berkarakter tetap dapat langsung disetujui dalam rapat kerja ini, dan untuk DIM lainnya pembahasan langsung dilakukan oleh panja, untuk itu kami minta persetujuan pemerintah, apakah dapat disetujui?" tanya Bob.

"Setuju," ujar para personil Baleg dan pemerintah.

(maa/eva)