Tepatkah Pembukaan Rekening Bank untuk 200 Juta Warga?

Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) turut menyoroti rencana pemerintah membuka rekening bank untuk 200 juta masyarakat Indonesia. Pemerintah diminta untuk memperjelas tujuan tersebut mengingat terdapat akibat dibalik program ini.

Ekonom Center for Sharia Economic Development INDEF, A. Hakam Naja, menilai program tersebut perlu juga disinkronkan dengan info tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) jika ditujukan untuk meningkatkan jangkauan dan kecermatan program perlindungan sosial (perlinsos). Namun jika program tersebut hanya untuk meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah mestinya konsentrasi kepada masyarakat nan belum terlayani oleh perbankan.

Pasalnya berasas info Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut bahwa 46,5 juta masyarakat belum mempunyai rekening bank (unbanked). Hakam menilai, biaya nan dibutuhkan untuk menyasar nomor ini sekitar Rp 2,325 triliun.

Adapun ongkos untuk membuka rekening bank secara massal kepada 200 juta penduduk, sebelumnya ditaksir sebesar Rp 11 triliun dengan saldo sebesar Rp 50.000. Kebutuhan biaya tersebut rencana bakal diakomodir oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemerintah mesti memperjelas tujuan dari program ini," ungkap Hakam dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).

Hakam menilai, konsep dan kerangka waktu penyelenggaraan program ini juga tidak cukup terang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program ini bakal dipersiapkan dengan matang, terencana dan terukur.

Hal ini krusial agar program tersebut sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan nan baik, biaya dialokasikan pada APBN 2027 nan sedang dibahas pemerintah dan DPR. Hakam menegaskan, pemerintah mesti menerapkan disiplin fiskal dalam penyelenggaraan program ini.

"Asa jangka waktu nan cukup untuk mempersiapkan program ini sebaik-baikya dengan menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Maka program ini diharapkan bisa menjadi instrumen mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Hakam.

Dorong Ekonomi Syariah

Hakam menilai, program ini juga mestinya menjadi momentum pemerintah untuk mendorong ekonomi syariah melalui keterlibatan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), bank nan ditunjuk sebagai penyedia rekening. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah dalam Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2030.

Dalam RPJMN 2025-2030, ekonomi syariah merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi mencapai 8%. Hakam menilai, pemerintah bisa memberikan alokasi sebesar 40% dalam pembukaan rekening program ini secara nasional kepada BSI.

"Ini merupakan corak afirmasi agar perbankan syariah nan tetap merangkak mendapatkan support dan insentif konkit dari pemerintah," terangnya.

Selain BSI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) juga diketahui mendapat mandat nan sama untuk menggarap program tersebut. Namun rencananya, BSI hanya bakal menggarap pembukaan rekening di wilayah Aceh.

Dari segi jumlah nasabah, BRI dan BSI juga terdapat ketimpangan nan mestinya pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan ini. Nasabah BRI tercatat sebesar 131 juta dan menjangkau 60 ribu desa hingga akhir kuartal II-2026.

Sementara BSI punya 24,3 pengguna pada 2026. Pangsa pasar perbankan syariah per Juli 2026 juga tercatat baru sebesar 7,35%, menurun dibandingkan Juli 2025 sebesar 7,41%. Data ini menunjukkan bahwa perbankan konvensional menguasai sekitar 92,65% pangsa pasar nasional.

Hal ini juga sinkron dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 nan mencatat indeks inklusi finansial konvensional sebesar 93,61% dan indeks literasi finansial pada 69,57%. Sementara indeks literasi finansial syariah mencapai 43,07% dan indeks inklusi finansial syariah hanya 13,24%.

"Artinya masyarakat belum banyak terlayani finansial syariah meskipun mempunyai pemahaman nan cukup memadai. Jika BSI hanya melayani masyarakat Aceh, maka tidak signifikan nilai tambah nan diperoleh secara agregat nasional. Hal ini merujuk pada tingkat literasi finansial syariah di Aceh mencapai 65,18% dan inklusi finansial syariahnya 72%," ujar Hakam.

Risiko Rekening Dormant

Hakam menilai, pemerintah lebih baik membuka rekening hanya untuk penduduk nan tidak punya rekening bank. Sementara bagi penduduk nan sudah punya rekening, bisa menggunakannya untuk mengikuti program ini dengan mendaftarkan rekening tersebut.

Menurut Hakam, pembukaan massal rekening untuk 200 juta penduduk mendongkrak akibat peningkatan jumlah rekening tidak aktif (dormant). Menurut info Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Juli 2025, terdapat 122 juta rekening dormant nan diblokir untuk mencegah penyalahgunaan seperti jual beli rekening, penipuan, gambling online, narkotika, hingga tindak pidana pencucian uang.

"Rekening bank mestinya digunakan untuk menabung, transaksi, investasi, pembiayaan dan pencatatan aktivitas keuangan," jelas Hakam.

Hakam menegaskan, pemerintah perlu mencermati pengalaman beberapa negara nan telah menjalankan program stimulus biaya tunai langsung. Sebagaimana nan dijalankan Vietnam melalui program support tunai untuk 100 juta orang pada seremoni 80 tahun kemerdekaannya tahun 2025.

Pemerintah Vietnam memberikan 100.000 dong (sekitar Rp68.000) kepada setiap penduduk dengan total anggaran nan dikeluarkan sebesar 10 triliun dong alias sekitar Rp 6,8 triliun. Kemudian Iran, menjalankan sistem pendapatan dasar universal.

"Pemerintah Iran memberi subsidi pangan dan daya dengan membagikan biaya tunai langsung setiap bulan ke rekening bank kepala family nan menjangkau lebih dari 90% warganya nan total penduduknya berjumlah 93 juta orang," pungkasnya.

(ahi/hns)