Tak Pakai Dolar AS Bukan Berarti Aman! Warga Desa Tetap Jadi Korban Rupiah Keok

Jakarta -

Sejumlah ahli ekonomi menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) nan sekarang sedang melemah. Prabowo menyebut, masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam bertransaksi.

Sebagaimana diketahui, dolar AS telah menembus Rp 17.600. Angka ini jauh dari APBN 2026 ialah Rp 16.500.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan meskipun masyarakat desa tak menggunakan dolar AS untuk transaksi, tapi akibat pelemahan rupiah tetap bakal menjalar hingga ke desa. Sebab, ekonomi Indonesia sudah semakin terintegrasi dengan sistem dunia di mana banyak kebutuhan masyarakat desa nan mengenai dengan peralatan impor.

Barang-barang tersebut mulai dari LPG, pupuk, kendaraan bermotor, hingga peralatan elektronik.

"Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar nan sudah Rp 17.600 itu tidak bakal menjalar ke biaya hidup nan naik di level desa," ujarnya saat dihubungi detikcom, Minggu (17/5/2026).

"Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor. Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua bakal terpengaruh. Pupuknya pun juga bakal terpengaruh harganya nan ada di sentra sentra pertanian jika rupiahnya makin melemah," sambungnya.

Bhima mengatakan pernyataan tersebut. Menurutnya, pemerintah semestinya mulai menyiapkan skenario mitigasi, bukan justru terkesan menantang situasi tanpa persiapan.

"Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan lantaran masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk lantaran pengaruh perang tetap panjang," katanya.

Ia mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Menurutnya kondisi itu menjadi sirine nan perlu dicermati serius lantaran bisa berakibat terhadap investasi dan ketenagakerjaan.

"Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga bakal menekan di pedesaan dan jangan salah juga, jika rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu bakal dibanjiri oleh mereka nan jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu bakal jadi beban desa," ujarnya.

Senada, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pelemahan rupiah ke kisaran Rp 17.600/US$ tetap masuk ke ekonomi pedesaan melalui beragam jalur harga. Misalnya kata Yusuf, pupuk nan tetap berjuntai pada bahan baku impor. Harga BBM domestik juga pada akhirnya tetap dipengaruhi nilai minyak bumi nan dihitung dalam dolar AS.

Kemudian pakan ternak banyak menggunakan jagung dan bungkil kedelai impor. Lalu apa bat-obatan di puskesmas, bahan pangan olahan, hingga produk konsumsi sehari-hari juga mempunyai komponen impor nan cukup besar.

"Karena itu, ketika rupiah melemah tajam, dampaknya terhadap inflasi pedesaan sebenarnya bukan persoalan apakah bakal terjadi alias tidak, melainkan seberapa sigap transmisinya muncul. Biasanya pengaruh tersebut mulai terasa dalam satu hingga dua kuartal setelah depresiasi terjadi," ujarnya saat dihubungi detikcom.

Dari perspektif ekonomi makro, Yusuf menjelaskan persoalan nan lebih sensitif justru terletak pada sinyal kebijakan nan ditangkap pasar di mana pasar valas sangat berjuntai pada persepsi mengenai komitmen otoritas dalam menjaga stabilitas.

"Dalam situasi seperti itu, ekspektasi pelemahan bisa berkembang menjadi tekanan nyata. Investor mulai meningkatkan lindung nilai, permintaan dolar naik, arus modal keluar membesar, dan depresiasi rupiah akhirnya memperkuat dirinya sendiri. Situasi seperti ini dalam ekonomi sering disebut sebagai self-fulfilling depreciation," ujarnya.

Dalam jangka panjang, Yusuf mengatakan narasi nan terlalu menenangkan juga justru berisiko menurunkan rasa urgensi publik terhadap kebutuhan reformasi struktural.

"Padahal tekanan kurs nan berulang menunjukkan bahwa Indonesia tetap mempunyai persoalan mendasar, mulai dari ketergantungan impor pangan dan energi, pasar finansial domestik nan dangkal, hingga disiplin fiskal nan sering diuji ketika tekanan dunia meningkat," katanya.

(acd/acd)