Tak Hanya Jalan, AHY Minta Investasi Kereta Api di Luar Jawa Dikebut

Pemerintah mendorong percepatan investasi dan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa untuk menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Fokus pengembangan diarahkan pada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi nan dinilai tetap tertinggal dalam prasarana transportasi rel.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pengembangan kereta api lintas pulau adalah mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

“Kita mau memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api nan terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY dalam keterangan resmi saat rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4).

Kata AHY, pembangunan transportasi berbasis rel selama ini belum merata dan tetap tertinggal dibandingkan negara lain.

“Kita kudu jujur memandang kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita tetap sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membikin kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” katanya.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, pangsa pikulan penumpang kereta api baru sekitar 4 persen, sementara pikulan logistik sekitar 1 persen.

“Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini kudu kita sorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” ucap AHY.

Dia menilai selama ini ada kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan sektor perkeretaapian. Karena itu, pemerintah perlu mendorong keseimbangan investasi agar peran kereta api semakin optimal.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap kudu kita lakukan. Tetapi kita juga memandang adanya gap nan signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini nan kudu kita koreksi bersama,” ujarnya.

AHY menjelaskan setiap pulau mempunyai karakter berbeda. Sumatera butuh penguatan dan ekspansi jaringan nan sudah ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol lantaran belum mempunyai jaringan kereta api, sementara Sulawesi memerlukan integrasi dengan area industri dan komoditas unggulan.

Untuk merealisasikan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer (km) serta reaktivasi jalur, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp 1.100-Rp 1.200 triliun hingga 2045.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kerjasama dengan swasta, dan keterlibatan beragam pihak,” jelasnya.

AHY juga meminta peran pemerintah wilayah untuk mendukung pengembangan transportasi publik lewat alokasi anggaran nan lebih proporsional.

“Pendapatan wilayah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi shopping untuk transportasi publik tetap rendah. Ini perlu kita sorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” tutur AHY.