Susun RUU Pemilu, Pimpinan DPR dan Komisi II Bakal Safari Serap Aspirasi Partai Nonparlemen

ilustrasi(MI)

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan pihaknya berbareng ketua DPR RI bakal melakukan safari politik ke sejumlah partai politik nan tidak masuk parlemen mulai pekan depan. Langkah ini diambil guna menghimpun aspirasi serta masukan komprehensif dalam rangka penyusunan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) nan baru.

Aria menjelaskan bahwa selain melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi, pelibatan partai politik nonparlemen dibutuhkan untuk menciptakan izin pemilu nan lebih komprehensif.

"Intinya begitu, selain civil society, kampus, kita dalam menyusun draf rancangan RUU ini kita mau dengarkan dari partai-partai nan tidak masuk parlemen," ujar Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6).

Aria memaparkan, safari politik tersebut nantinya bakal dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta didampingi oleh jejeran ketua Komisi II dan perwakilan golongan komisi (Poksi) nan merepresentasikan fraksi-fraksi di DPR. Ada beberapa materi dan substansi krusial dalam draf RUU Pemilu nan bakal dibedah berbareng parpol nonparlemen, terutama mengenai patokan periode pemisah serta pemetaan wilayah pemilihan.

"Kita kudu dengarkan masalah krusial ialah soal parliamentary threshold (ambang pemisah parlemen), presidential threshold (ambang pemisah pencalonan presiden), juga tentang dapil (daerah pemilihan) serta pemisah bangku per dapil," ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Saat disinggung mengenai waktu pelaksanaan, Aria memastikan agenda kunjungan kerja ini bakal diselesaikan secara maraton sebelum DPR memasuki masa reses persidangan berikutnya. "Yang jelas sebelum masa reses kita bakal ada kunjungan. Insyaallah minggu depan sudah teragendakan," ungkapnya.

Mengenai teknis pertemuan, pihak parlemen saat ini tengah mematangkan skema terbaik, apakah bakal mendatangi sekretariat masing-masing partai satu per satu alias mengumpulkan parpol nonparlemen tersebut dalam sebuah forum obrolan golongan terfokus (FGD) secara kolektif.

"Karena ini tetap begini, tetap disusun antara kita datang satu-satu alias ada kumpulan partai-partai nan tidak lolos parliamentary threshold. Itu kelak biar diserahkan pada ketua DPR," pungkas Aria. (Faj/P-3)