Sudaryono Tutup 833 SPPG, Komisi IX DPR: Momentum Redesain Tata Kelola MBG

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tancap gas menutup permanen 833 dapur MBG nan tidak sesuai SOP dan memecat 261 pegawai. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berambisi langkah tersebut jadi mometum BGN untuk redesain tata kelola program MBG.

"Kami tentu mengapresiasi langkah sigap Kepala BGN nan baru untuk melakukan pembenahan internal, baik melalui pemberhentian pegawai maupun pengetatan tata kelola," kata Charles saat dihubungi, Selasa (28/7/2026).

Charles lantas menyoroti penutupan 833 SPPG nan menurutnya bukan sebuah terobosan. Dia menilai memang semestinya sejak awal SPPG nan tidak laik, tidak diberi izin.

"Terkait penutupan permanen 833 SPPG nan melanggar SOP, saya tidak memandang itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah tanggungjawab nan memang semestinya dilakukan sejak awal. SPPG nan tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kepantasan operasional tidak boleh diizinkan beraksi sejak hari pertama," ucap dia.

Faktanya, kata dia, ada SPPG nan apalagi belum mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dia menyebut saat itu BGN tetap memaksakan melayani masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan kreasi dan tata kelola program sejak awal nan memang bermasalah," ujar dia.

"Karena itu, nan dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran alias apalagi setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur nan tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia juga mengomentari perihal pemecatan 261 pegawai BGN. Ia mengapresiasi langkah bersih-bersih Sudaryono, tapi berambisi itu bukan sekadar gimik.

"Masyarakat tentu berambisi ini bukan sekadar gimik, melainkan komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegas dia.

Ketua DPP PDIP ini lantas mengungkit kasus korupsi nan menjerat para ketua BGN terdahulu. "Sangat susah membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, proses pertimbangan dan penindakan kudu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Dia pun berharap, di bawah kepemimpinan Sudaryono, pembenahan tidak berakhir pada pergantian orang alias tindakan korektif sesaat. "Tetapi betul-betul menjadi momentum untuk melakukan redesain total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat," sambung dia.

Sudaryono Setop 833 SPPG dan Pecat 261 Pegawai

Sebelumnya diberitakan, Sudaryono melakukan suspensi permanen terhadap 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Disebutkan penutupan buntut dari adanya pelanggaran standar kualitas hingga kebersihan.

"Intinya dapur nan beraksi kemudian dia tidak meet terhadap standar nan kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, lantaran taruhannya nyawa," kata Sudaryono dalam bertemu pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

"Kami telah menemukan ada 833 dapur nan kami suspend per hari ini, nan terdiri dari 98 di wilayah satu wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah tiga (sebanyak) 424," rincinya.

Tak hanya itu, Sudaryono melakukan bersih-bersih internal. Sebanyak 261 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan.

"Kami berikan hukuman dan hari ini kami beri pengumuman bahwa, per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN nan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ujar Sudaryono.

(maa/dwr)