Jakarta -
Kepada Badan Gizin Nasional (BGN) Sudaryono buka bunyi setelah anggaran BGN dipangkas hingga Rp 38 triliun oleh Kementerian Keuangan. Sudaryono memastikan pihaknya bakal mengelola anggaran BGN dengan tanggung jawab.
"Kami apalagi berupaya seefisien mungkin. Setiap tetes APBN itu duit rakyat, ya. Rp 38 (triliun) nggak ada masalah, apalagi kami berupaya untuk seefisien mungkin," kata Sudaryono saat peresmian SPPG serentak di wilayah 3T di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, BGN berfokus menjaga disiplin penerapan anggaran pada setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 15.000. Komposisinya telah diatur secara ketat, ialah Rp 10.000 untuk pengadaan bahan makanan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 dialokasikan sebagai insentif dapur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk memastikan akuntabilitas anggaran, Sudaryono menyebut BGN tidak segan-segan menindak tegas pengelola dapur nan bermasalah. Dia mengatakan 91 SPPG sekarang di-suspend sementara akibat temuan kelebihan pembayaran dengan total mencapai Rp 18 miliar.
"Ada 91 dapur nan menjadi temuan BPK dan kudu mengembalikan kelebihan anggaran alias kelebihan biaya nan dia kelola, dia ambil, totalnya sekitar Rp 18 miliar," tegasnya.
Sudaryono memastikan BGN bakal terus membenahi tata kelola pelaporan finansial dan memperkuat transparansi. Saat ini, masyarakat dapat memantau menu harian di setiap sekolah melalui platform digital Radar MBG.
BGN juga tengah menyiapkan daftar keterbukaan info publik mengenai status operasional dapur gizi di seluruh Indonesia.
"Insyaallah mungkin di minggu depan, dapur mana nan di-suspend, kenapa di-suspend, itu bakal kami posting di website. Sehingga ada keterbukaan, tidak ada bohong di antara kita. Dapur ditutup bukan lantaran Pak Daryono nggak suka, bukan. Tapi pasti ada sebabnya, sebabnya apa dan berapa lama, itu kita mau lebih jelas," pungkas Sudaryono.
Anggaran BGN Diefisiensi Menjadi Rp 229 Triliun
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pagu anggaran BGN pada tahun melangkah mengalami efisiensi sebesar Rp 38 triliun. Dengan penyesuaian tersebut, pagu efektif BGN saat ini berada di nomor Rp 229 triliun dari ketetapan awal sebesar Rp 268 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp 229 triliun, jadi sekitar Rp 38 triliun sudah menjadi efisiensi," terang Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konvensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Sudarto menegaskan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan program MBG melangkah tepat sasaran dengan output nan terukur. Pemerintah pun menyatakan support penuh terhadap langkah-langkah pembenahan tata kelola nan tengah dijalankan BGN.
"Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan nan dilakukan terus oleh BGN, dan tentunya fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah gimana program perbaikan nan sangat baik tersebut bisa mencapai sasaran dan outcome nan diharapkan," jelas Sudarto.
Adapun hingga akhir September 2026, realisasi serapan anggaran program MBG telah mencapai Rp 153,2 triliun dengan jangkauan lebih dari 57 juta penerima faedah di seluruh Indonesia.
Tonton juga video "480 SPPG di Wilayah 3T Mulai Beroperasi Pada 2 Oktober 2026"
(ond/ygs)
3 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·