Subsidi Listrik Diusulkan Naik Jadi Rp122 Triliun, Volume BBM 19,5 Juta KL di 2027

Subsidi Listrik Diusulkan Naik Jadi Rp122 Triliun, Volume BBM 19,5 Juta KL di 2027 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Beban subsidi daya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi mengalami pembengkakan, seiring tetap tingginya nilai minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah serta tingginya kebutuhan daya bersubsidi di dalam negeri.

Hal tersebut tercermin dalam paparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai dugaan dasar sektor ESDM RAPBN 2027. Pemerintah mengusulkan dugaan Indonesian Crude Price (ICP) pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel, sementara kurs rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS.

Kombinasi kedua aspek tersebut diperkirakan bakal meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi, terutama subsidi listrik nan diproyeksikan mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada 2027. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi subsidi listrik pada 2025 nan sebesar Rp87,46 triliun dan alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp100,83 triliun.

Selain subsidi listrik, pemerintah juga tetap mempertahankan beragam skema subsidi daya lainnya. Volume BBM bersubsidi pada 2027 diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL), meningkat dibandingkan realisasi 2025 nan sebesar 18,92 juta KL, maupun sasaran di 2026 sebesar 19,17 juta KL.

Dari jumlah tersebut, konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan mendominasi dengan volume mencapai 18,80 juta hingga 19 juta KL, sedangkan minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL.

Sementara itu, volume LPG tabung 3 kilogram (kg) dipertahankan sebesar 8 juta metrik ton, sama dengan sasaran APBN 2026. Pemerintah juga tetap mempertahankan subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.

"Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, itu total subsidi kita untuk LPG itu Rp80-87 triliun per tahun, sekarang bakal naik lagi (subsidinya), lantaran nilai ICP naik," kata Bahlil dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).