Subsidi & Kompensasi Bengkak Rp 118,7 Triliun, Purbaya Klaim APBN Tetap Terarah

Realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah melonjak tajam pada awal 2026. Kementerian Keuangan mencatat angkanya sudah mencapai Rp 118,7 triliun hingga akhir Maret 2026, alias melesat 266,5 persen dibandingkan periode nan sama tahun lalu.

Kenaikan ini dipicu oleh beragam faktor, mulai dari perubahan nilai minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya konsumsi daya seperti BBM, LPG, dan listrik. Dari total tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp 52,2 triliun dan kompensasi Rp 66,5 triliun.

Lonjakan juga terlihat dari sisi volume. Penyaluran subsidi BBM mencapai 3,17 juta kiloliter alias naik 9,2 persen secara tahunan. LPG 3 kg terealisasi 1.419 juta kilogram, tumbuh 3,8 persen. Sementara itu, pengguna listrik bersubsidi meningkat dari 41,9 juta menjadi 42,9 juta. Di sektor lain, subsidi pupuk naik 13,6 persen menjadi 1,9 juta ton, dan debitur KUR tumbuh menjadi 1,1 juta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, membengkaknya subsidi ini tetap berada dalam koridor kebijakan nan terarah, bukan diberikan secara menyeluruh ke semua golongan masyarakat.

“Subsidi kita berikan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Saya langsung kan nanya nih. Salah satu kritik di bumi adalah jangan beri subsidi kelebihan ketika anggaran Anda tidak mampu,” kata Purbaya dalam konvensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Purbaya mengungkapkan, kebijakan subsidi Indonesia juga menjadi sorotan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Pemerintah, kata dia, menekankan bahwa support hanya menyasar golongan masyarakat bawah.

“Saya ditanya itu sama World Bank jika nggak salah alias IMF. Kita bilang kita subsidi untuk masyarakat nan kelas bawah nan nggak mampu. Apa nan kelas atas BBM-nya tidak kita subsidi,” katanya.

Ia memastikan, arah kebijakan ke depan bakal semakin mempertegas penyaluran subsidi agar tidak salah sasaran, termasuk rencana penyesuaian nilai untuk golongan tertentu.

“Makanya naikkan (angka subsidi), nggak lama lagi naik itu. Ya itu nan langka itu itu nan dihargai oleh lembaga internasional bahwa kita nggak membabi buta subsidi-nya. Subsidinya terarah,” lanjutnya.

Menurut Purbaya, pemerintah bakal terus menjaga keberlanjutan subsidi, terutama untuk komoditas strategis seperti BBM dan LPG, namun dengan konsentrasi pada golongan nan betul-betul membutuhkan.

Ia menilai, kebijakan subsidi memang kerap dianggap kontroversial, tetapi tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

“Jadi emang seperti kontroversial tapi selama targetnya pas gak ada masalah. Saya bilang ke mereka juga apa gunanya saya tarik subsidi punya duit lebih? Kalau kondisi sosial politiknya kacau,” ujar Purbaya.