Studi Israel: Kelaparan di Gaza Merupakan Dampak Kebijakan yang Disengaja

Anak-anak pengungsi Palestina menerima makanan dari dapur kebaikan di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada 13 April 2026.(AFP)

SEBUAH studi nan diterbitkan lembaga riset Israel menyimpulkan bahwa krisis kelaparan di Jalur Gaza selama perang nan berjalan sejak Oktober 2023 bukan semata-mata akibat dampak konflik, melainkan berangkaian dengan kebijakan nan dirancang secara sistematis.

Laporan berjudul Data for Denial: The Smokescreen Behind the Starvation of Gaza diterbitkan oleh Forum for Regional Thinking di Van Leer Jerusalem Institute. Penulisnya, Shmuel Lederman, seorang akademikus Israel nan meneliti rumor genosida dan kekerasan massal, menilai terdapat kecenderungan penyangkalan terhadap krisis kelaparan nan terjadi di Gaza.

Menurut Lederman, sebagian kalangan di Israel condong memandang tindakan militer di Gaza sebagai sesuatu nan sepenuhnya dapat dibenarkan, sehingga mengabaikan bukti-bukti nan menunjukkan memburuknya kondisi kemanusiaan.

"Ada kecenderungan untuk menyangkal realita nan terjadi. Banyak pihak berupaya memandang operasi militer di Gaza sebagai sesuatu nan tidak bermasalah," ujar Lederman seperti dikutip Middle East Eye, Rabu (3/6) waktu setempat.

Studi tersebut menyebut beragam peringatan dari organisasi internasional kerap ditolak alias ditafsirkan ulang agar sejalan dengan narasi resmi pemerintah Israel. Bahkan ketika krisis pangan mulai diakui, sebagian pihak menganggapnya hanya sebagai akibat kesalahan teknis alias kalkulasi nan keliru, bukan bagian dari kebijakan nan lebih luas.

Pembatasan Bantuan Jadi Sorotan

Lederman menegaskan bahwa dalam studi kelaparan modern, persoalan utama bukan hanya kesiapan pangan, melainkan akses masyarakat terhadap pangan tersebut.

Laporan itu mendokumentasikan beragam pembatasan terhadap support kemanusiaan, bahan bakar, dan gas memasak nan masuk ke Gaza. Selain itu, kerusakan prasarana krusial seperti toko roti dan terganggunya operasi kemanusiaan disebut turut memperparah krisis pangan.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa kelaparan di Gaza terjadi melalui proses nan melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan nan bermaksud menjaga tekanan kemanusiaan tetap berada di bawah pemisah nan dapat diterima organisasi internasional.

Data nan dihimpun menunjukkan bahwa jumlah truk support nan diizinkan masuk ke Gaza menjadi salah satu parameter utama dalam perdebatan mengenai kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Gaza Jadi 'Laboratorium' Kebijakan

Laporan itu juga menyoroti kebijakan otoritas Israel nan disebut pernah mengusulkan pembatasan jumlah truk support pasca-gencatan senjata pada 2025 dengan argumen kebutuhan dasar masyarakat telah tercukupi.

“Dalam praktiknya, perihal itu merupakan pengakuan bahwa kebijakan nan diterapkan berisiko menciptakan kondisi kelaparan,” kata Lederman.

Menurut studi tersebut, indikasi kelaparan sudah mulai terlihat sejak bulan-bulan awal perang ketika hanya sebagian mini support kemanusiaan nan diizinkan masuk ke Gaza. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), golongan kewenangan asasi manusia, dan beragam kesaksian penduduk Palestina berulang kali melaporkan kekurangan pangan nan parah, terutama dialami wanita dan anak-anak.

Laporan itu juga mengkritik model pengedaran support nan semakin diprivatisasi lantaran dinilai membuka kesempatan untung bagi segelintir pihak, sementara sebagian besar masyarakat tetap mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.

Dalam kesimpulannya, Lederman menyebut Gaza telah menjadi semacam 'laboratorium' Israel untuk menguji metode peperangan dan pengelolaan populasi melalui pembatasan akses terhadap kebutuhan hidup. Temuan tersebut menambah perdebatan internasional mengenai akibat kemanusiaan perang nan tetap berjalan di wilayah Palestina tersebut. (B-3)