Strategi Aneksasi Israel: Perluasan Wilayah di Tepi Barat dan Gaza Kian Agresif

Tentara Israel.(Al Jazeera)

KAMPANYE penyitaan tanah oleh otoritas Israel nan selama ini dilakukan secara tidak resmi, sekarang mulai dinyatakan secara terbuka. Dalam sepekan terakhir, eskalasi penguasaan wilayah di Tepi Barat dan Jalur Gaza menunjukkan tren nan mengkhawatirkan, di tengah meningkatnya kecaman internasional dan pelanggaran norma internasional nan nyata.

Aneksasi di Hebron dan Tepi Barat

Langkah paling mencolok terjadi di Hebron. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan telah membatalkan Perjanjian Hebron 1997. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian pemukiman terlarangan baru, Doran.

Smotrich menegaskan bahwa otoritas perencanaan di area H2--wilayah nan mencakup permukiman Israel dan Masjid Ibrahimi--kini berada sepenuhnya di bawah kendali Israel. Langkah itu mencabut kewenangan kotamadya Palestina.

Meskipun Kementerian Luar Negeri Israel sempat mencoba melunakkan klaim tersebut dengan menyatakan perjanjian tidak dibatalkan secara formal, keputusan kabinet mengalihkan kekuasaan perencanaan situs suci kepada pihak Israel. Otoritas Palestina menyebut langkah ini ilegal, sementara Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak mendukung aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Di wilayah lain Tepi Barat, militer Israel mulai membangun pos permanen pertama di Area A sejak Perjanjian Oslo 1990-an. Selain itu, pembangunan penghalang Crimson Thread di Lembah Yordan utara terus berlanjut yang bermaksud memutus akses wilayah tersebut dari Nablus dan Tubas.

Aneksasi Senyap di Jalur Gaza

Di Jalur Gaza, proses aneksasi berjalan lebih tenang tetapi sistematis. Laporan media Israel menyebut ada strategi aneksasi senyap (creeping annexation) setelah rencana serangan darat besar-besaran mendapat halangan diplomatik dari Amerika Serikat. Israel dilaporkan memperluas garis kontrol ke arah barat tanpa pengumuman resmi.

Pusat Hak Asasi Manusia Palestina memperkirakan pasukan Israel sekarang menguasai sekitar 64 persen wilayah Gaza. Angka ini melonjak signifikan dari 53 persen nan ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober lalu.

Serangan terhadap Identitas dan Sumber Daya

Selain penguasaan lahan, serangan terhadap simbol budaya dan sumber daya vital juga meningkat. Di desa Jiljiliya dan Mazraa al-Nubani, pemukim Israel membakar masjid dan menuliskan grafiti Malam Masjid-Masjid, rujukan provokatif nan membangkitkan memori kelam sejarah Eropa.

Krisis air juga menjadi senjata baru. Pemukim dilaporkan merusak pipa air utama di organisasi Umm Safa dan memutus aliran listrik serta air bagi family Badui di timur Ramallah. Di saat suhu musim panas meningkat, akses air bagi penduduk Palestina kian dibatasi, sementara pemukiman terlarangan Israel terus mendapatkan pasokan nan melimpah.

Tekanan Internasional dan Krisis Kemanusiaan

Di tengah situasi ini, tekanan dunia terus meningkat. Norwegia mengumumkan rencana pelarangan perdagangan dengan permukiman Tepi Barat dan 85 personil DPR AS mendesak Washington untuk menghentikan proyek permukiman E1. PBB juga memperingatkan bahwa golongan pemukim Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam atas pelanggaran berat terhadap anak-anak.

Namun, kondisi di lapangan tetap kritis. Bantuan bahan bakar nan masuk ke Gaza jauh di bawah kebutuhan, memaksa jasa pengamanan nyawa melakukan penjatahan ketat. PBB melaporkan bahwa misi kemanusiaan saat ini hanya didanai 24 persen dari total nan dibutuhkan, meninggalkan jutaan penduduk dalam ketidakpastian total. (Al Jazeera/I-2)