Soroti Pelayanan Publik, Kemenkum Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menkum Supratman Andi Agtas (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA – Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperkuat kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk membangun sistem info korporasi nasional nan terintegrasi. Hal itu dibahas dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penguatan integrasi info dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan suasana investasi nan kondusif. Pasalnya, info mengenai badan norma dan badan upaya telah menjadi kebutuhan beragam sektor, mulai dari perpajakan, perizinan, pengadaan peralatan dan jasa, pengawasan transaksi finansial hingga pencegahan korupsi. 

Namun, perbedaan info antarlembaga dan belum optimalnya sinkronisasi info tetap menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan keandalan pengelolaan info korporasi merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan kepastian norma dan meningkatkan daya saing nasional. Ia menilai, suasana investasi nan sehat susah diwujudkan andaikan info mengenai subjek norma belum dikelola secara optimal. 

"Kita tidak mungkin membangun suasana investasi nan sehat dan berkekuatan saing andaikan info mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," kata Yusril dalam keterangannya.

Ia menekankan, integrasi kudu mengedepankan interoperabilitas antarsistem tanpa kudu memusatkan seluruh info pada satu instansi. Setiap lembaga tetap mempunyai kewenangan atas info nan dikelolanya, sedangkan pertukaran info dilakukan melalui standar, metadata, kode referensi, dan sistem nan saling terhubung.