Hari Pahlawan, Momentum Polri dan Kejagung Bersatu Berantas Oligarki

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto/Okezone

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari beragam wilayah dalam sebuah upacara nan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tanggal 6 November 2026, sebagai corak penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Di sisi lain, momentum peringatan Hari Pahlawan juga kudu menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa tidak boleh berakhir sebagai seremoni dan penghormatan sejarah.

“Nilai kepahlawanan kudu diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dengan memperkuat persatuan seluruh komponen bangsa dalam melawan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan beragam kejahatan ekonomi nan merugikan kepentingan rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, kepada Okezone, Selasa (10/11/2026).

Pakar Geopolitik ini menegaskan, bahwa salah satu corak nyata semangat kepahlawanan pada masa sekarang adalah keberanian membangun persatuan dan kerjasama dalam menegakkan hukum.

Oleh lantaran itu, dia mendorong Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatukan kekuatan menghadapi beragam perkara besar nan belum tuntas dan memerlukan penyelesaian secara menyeluruh.

"Momentum Hari Pahlawan kudu kita maknai lebih dalam. Para pahlawan dulu berjuang dengan persatuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, semangat nan sama kudu kita buktikan melalui persatuan dalam menjaga negara, memberantas korupsi, melawan kejahatan ekonomi, dan memastikan kekayaan bangsa tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir orang," ujar Rasminto.

Menurutnya, tantangan kejahatan saat ini semakin kompleks, mulai dari korupsi, pencucian uang, manipulasi perdagangan internasional, kejahatan sumber daya alam, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan nan melibatkan jaringan dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh besar di lembaga hukum.

"Semangat kepahlawanan kudu dibuktikan dengan persatuan, bukan melangkah sendiri-sendiri. Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung kudu berasosiasi padu. Negara kudu datang dengan kekuatan norma nan profesional, berani, dan tidak pandang bulu siapapun pelakunya termasuk kasus penyadapan nan berpotensi makar," tegasnya.

Rasminto menyebut sedikitnya terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar penegakan norma nasional nan memerlukan perhatian serius.

"Salah satunya adalah praktik under invoicing alias pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya nan berpotensi menggerus penerimaan negara, pajak, devisa, dan royalti komoditas strategis,"jelasnya.