Solidaritas Kebangsaan Desak Prabowo Bentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah tokoh nan tergabung dalam Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus mengungkapkan teror air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan indikasi sistemik budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik.

Solidaritas itu terdiri dari Sukidi, Karlina Supeli, Busyro Muqoddas, Halida Hatta, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Marzuki Darusman, hingga Lukman Hakim Saifuddin nan membacakan pesan kebangsaan di instansi KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Mereka memandang ada indikasi upaya kuat, sistematis, dan terorganisasi bahwa Andrie menjadi sasaran percobaan pembunuhan berencana.

Kata mereka, publik tengah menyaksikan salah satu ironi paling vulgar pasca-1998 bahwa negara tidak sukses melindungi orang-orang muda nan justru gigih menjaga nurani bangsa.

"Serangan ini tampaknya dimaksudkan untuk menimbulkan pengaruh gentar. Namun, para pelaku tidak memperhitungkan bahwa vitalitas dan determinasi kaum muda- berbareng kemarahan dan kekecewaan nan mendalam- dapat berkembang menjadi akibat nan kudu dihadapi oleh pihak-pihak nan tetap mengandalkan cara-cara primitif dan arkais dalam menanggapi perbedaan pandangan," seru mereka saat membacakan pesan kebangsaan.

Mereka mengatakan Andrie adalah wajah dari generasi baru bangsa Indonesia nan lahir di era kebebasan dan tumbuh dalam kerakyatan digital.

Andrie, seperti ratusan ribu anak muda Indonesia tumbuh dalam Republik nan mengaku hendak menuju Indonesia emas, justru menjadi korban kekerasan nan dilakukan oleh TNI.

Mereka memandang Andrie sebagai manifestasi cita-cita merdeka manusia Indonesia sebagaimana nan diharapkan oleh Mohammad Hatta. Generasi seperti Andrie tumbuh dengan kesadaran bahwa mencintai negeri bukan berfaedah tak bersuara pada ketidakadilan, melainkan berani menyuarakannya meski akibat kekerasan dan teror terus mengintai.

"Serangan kepada Andrie adalah serangan untuk kita semua," ucap mereka.

Serukan TGPF

Solidaritas Kebangsaan lantas menuntut Presiden Prabowo Subianto agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menjawab situasi hari ini di mana impunitas tetap bertindak untuk prajurit militer.

"Pemerintah perlu menjawab situasi hari ini dengan tanggung jawab moral dan politik nan nyata. Untuk itu kami menyerukan: pembentukan tim campuran independen pencari kebenaran nan bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi; melibatkan ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," katanya.

Mereka juga menuntut ketentuan transisional seperti Pasal 74 UU TNI dicabut agar asas kesetaraan di hadapan norma sungguh-sungguh bertindak bagi semua warga, termasuk ketika personil militer diduga terlibat dalam serangan terhadap penduduk sipil.

"Tanpa langkah-langkah tegas ini, angan bagi Indonesia nan setara bakal selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekerasan dan ketidakpercayaan generasi muda kepada pengelola negaranya," ujarnya.

Andrie Yunus disiram air keras pada sekitar tiga pekan lampau setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berjudul "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".

Polisi sempat mengumumkan inisial dua tersangka, namun di waktu nan berbarengan TNI juga menyampaikan sudah menahan empat orang dari BAIS TNI selaku pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie. Mereka adalah NDP, SL, BHW, dan ES.

Sementara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) nan terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie melibatkan sedikitnya 16 orang. TAUD menyebut ini sebagai operasi intelijen.

Tanpa dasar norma dan argumen nan jelas, polisi menyatakan sudah melimpahkan penanganan perkara ke Pusat Polisi Militer (POM) TNI.

(fra/ryn/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]