Soal Pemblokiran DP Haji, DPR: Tak Cukup Nota Diplomatik, Harus Dialog Langsung

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk mengirimkan utusan guna membuka perbincangan langsung dengan otoritas Arab Saudi mengenai pemblokiran duit muka (DP) Haji 2027. Menurut Marwan, pemblokiran tersebut tidak bisa ditanggapi hanya dengan melayangkan nota diplomatik.

"Kita sudah lihat protesnya (Kemenag). Tapi tidak cukup surat. Tidak cukup surat, bloknya ini nan kudu dibuka, enggak boleh gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita berambisi ya mereka pergi ke sana jika tidak bisa lewat surat saja, kudu ada perbincangan di sana," ujar Marwan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini meminta otoritas Saudi tidak boleh semena-mena terhadap Indonesia. Untuk itu, dia meminta Pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam.

"Menteri Agama nih, kudu bisa menjelaskan ini ke pemerintah Saudi. Jangan tak bersuara aja, jangan mau diblok sendiri. Ini kan maunya mereka itu ya sekitar 60 miliar lah, sekarang ini diblok sekitar 60 miliar. Nanti bakal ditambah lagi lantaran sudah berkurang 60 miliar. Itu tidak diperbolehkan," tegas Marwan.

Bila biaya tetap diblokir, Marwan menilai perihal ini bakal berpotensi menyalahi manajemen dan melanggar hukum. Pasalnya, kata dia, anggaran pemblokiran itu tidak sesuai dengan keputusan Panja Haji 2026.

"Ini secara manajemen dan norma menyalahi nih. Kalau kita ikuti, terus kita ambil duitnya dari mana Rp60 miliar ini? Ambil dari BPKH? Uang BPKH nan mana? Kalau nan tahun ini kan 2027," ucap Marwan.

"Nih kita putuskan nih, boleh BPKH membayar, tapi kan putusannya 2027, sementara bayarnya itu penyelenggaraan 2026. Enggak boleh, manajemen finansial tidak bisa seperti itu," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.