Sistem Urus Izin TKA di 3 Kementerian Diintegrasikan-Ada yang Dihapus?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyatukan jasa digital tiga kementerian untuk memperbaiki proses perizinan tenaga kerja asing (TKA). Sistem nan terhubung ini mempertemukan jasa investasi, ketenagakerjaan, dan keimigrasian dalam satu rangkaian proses.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut integrasi tersebut menghubungkan platform nan selama ini digunakan masing-masing kementerian. Sistem nan terintegrasi juga dapat memberikan gambaran nan lebih utuh mengenai info tenaga kerja asing dan investasi.

"Platform diintegrasikan, itu adalah mulai dari OSS, kami di Kemnaker itu SIAPkerja, dan di Kementerian Imipas itu adalah All Indonesia Imipas. Dengan gimana kita memperbaiki layanan, itu satu sisi bagi kami ini juga memberikan faedah untuk kita melakukan monitoring mengenai dengan investasi nan sudah berjalan," ujar Yassierli.

Data nan terhubung dapat digunakan untuk mendukung pemantauan penyelenggaraan investasi. Pemerintah juga dapat memandang info mengenai izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) nan telah diterbitkan.

Integrasi tersebut menjadi bagian dari kerja sama tiga kementerian dalam memperbaiki jasa publik. Pemerintah menempatkan keterhubungan info sebagai salah satu langkah untuk memperkecil halangan administratif antarlembaga.

"Jadi pada siang hari ini, kesepakatan berbareng tiga kementerian dalam kita memperbaiki jasa kita kepada publik. Dalam banyak sisi, integrasi info di tiga kementerian ini sangat-sangat kita tunggu sebelumnya," kata Yassierli.

Sistem baru tersebut tidak menghapus kewenangan masing-masing kementerian. Setiap tahapan tetap diproses oleh lembaga nan mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya sebelum proses kembali ke jalur perizinan investasi.

"Ini adalah satu bukti bahwa kita beragam kementerian, kita bersinergi, berkolaborasi, dan ini tentu sesuai dengan pengarahan Pak Presiden. Dan Insyallah kita percaya dalam implementasinya kelak bakal memberikan jasa dan hasil nan efektivitasnya lebih baik," ujar Yassierli.

(dce) [Gambas:Video CNBC]