Singapura dan Malaysia Tolak Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Singapura dan Malaysia menolak buahpikiran Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk memajaki kapal nan lewat Selat Malaka. Pajak tersebut seperti nan dilakukan Iran di Selat Hormuz.

Dikutip dari Bloomberg, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan bahwa jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura kudu tetap cuma-cuma untuk semua. Ia menegaskan Singapura tidak bakal mendukung upaya apa pun untuk membatasi Selat Malaka.

“Hak transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak bakal berperan-serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, alias mengenakan tarif di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di aktivitas CNBC di Singapura, dikutip pada Jumat (24/4).

Selat Malaka nan berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Indonesia adalah jalur perdagangan utama untuk daya dan peralatan antara Samudra Hindia dan Pasifik dan dianggap sebagai titik ekonomi utama, mirip dengan Hormuz, Terusan Suez dan Panama.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada 8 April 2024 juga menyoroti posisi Indonesia di sepanjang Selat Malaka, serta Selat Sunda dan Makassar, nan menurutnya dilalui oleh 70 persen daya dan perdagangan Asia Timur.

Balakrishnan mengatakan ekonomi berjuntai pada perdagangan. Namun, jalur perdagangan bebas kudu tetap dipertahankan.

“Kita semua adalah ekonomi nan berjuntai pada perdagangan. Kita semua tahu bahwa menjaga jalur perdagangan tetap terbuka adalah demi kepentingan kita,” kata Balakrishnan.

“Intinya di sini adalah bahwa ketiga negara mempunyai kepentingan strategis dan selaras secara strategis dalam menjaga jalur perdagangan tetap terbuka. Itu bukan sesuatu nan bisa dianggap remeh di banyak tempat lain,” tambahnya.

Balakrishnan menekankan kebijakan jalur perdagangan bebasnya telah disampaikan kepada Beijing dan Washington. Ketika ditanya apakah Singapura pernah ditekan oleh negara lain untuk mengubah posisinya, dia menjawab “belum, bagi kami,".

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan setiap keputusan mengenai Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak. Ia menegaskan bahwa negara-negara di area tersebut mengangkat pendekatan berbasis konsensus dalam perihal keamanan maritim.

Mohamad Hasan mencatat bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand mempunyai 'pemahaman nan kuat' tentang masalah itu dan melakukan patroli berbareng di sepanjang selat untuk memastikan jalur pelayaran nan kondusif bagi kapal.

“Apa pun nan kudu dilakukan di Selat Malaka kudu melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami, perihal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” kata Mohamad Hasan dikutip dari CNA, Jumat (24/4).

“Ini lantaran ketika kita membikin kesepakatan berbareng tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya, tidak ada keputusan sepihak. ASEAN sepenuhnya berasas konsensus. Bahkan di tingkat sub-komite, semuanya berasas konsensus,” tambahnya.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan Indonesia sejatinya mempunyai posisi strategis dalam jalur perdagangan dan daya global. Namun, perihal ini tidak dimanfaatkan untuk meraup untung dari pematokan nilai ketika kapal bakal melewati jalur strategis di Selat Malaka.

Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan nan cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara ialah Indonesia, Malaysia dan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, jika kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya saat aktivitas Simposium PT SMI, di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan nan cukup besar. Pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara ialah Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengumpamakan besaran pendapatan antara tiga negara tersebut sesuai dengan panjang area nan dilalui oleh Selat Malaka. Dalam perihal ini, Indonesia dan Malaysia bakal mendapatkan jatah lebih besar dari Singapura.

Meski begitu, Purbaya menegaskan Indonesia bukan negara nan bakal memanfaatkan selat alias jalur perdagangan untuk menambah pendapatan. “Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya.