Sinergi Kemensos-SP2MI Perluas Penanganan Anak Tidak Sekolah

Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) sepakat membangun sinergi strategis dalam memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penyetaraan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum SP2MI, Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (13/8).

"Kita menemukan banyak orang di jalan, nan tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu info resminya, saya kira selalu info kita kejadian gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Pertemuan ini merupakan tidak lanjut dari Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di TMII Jakarta Timur pada Kamis (25/6) lalu, nan juga dihadiri oleh Gus Ipul.

Kolaborasi antara Kemensos dan SP2MI difokuskan pada memperluas akses jasa pendidikan bagi anak alias remaja nan berasal dari family kurang bisa nan tidak sempat mengenyam pendidikan umum melalui penyetaraan pendidikan di PKBM.

Kemensos bakal menyediakan tempat untuk PKBM, dengan memanfaatkan Gedung Sekolah Rakyat rintisan nan berada di Sentra Kemensos, nan saat ini sudah tidak dipakai lantaran siswanya sudah pindah ke Sekolah Rakyat permanen. Sementara itu, SP2MI bakal menyediakan tenaga pengajar nan bakal mendidik para penerima manfaat.

"(Penyediaan) tenaga pengajar, itu nan kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, kelak secara nasional," ujar Gus Ipul.

Perlu diketahui, personil SP2MI sendiri berasal dari beragam wilayah dan banyak bergerak di pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sehingga mempunyai pengalaman langsung dalam menjangkau anak-anak nan berada di luar sistem pendidikan formal.

Gus Ipul mendorong agar kerjasama ini juga dapat bersinergi dengan program Sekolah Rakyat. Calon siswa nan sebelumnya tidak sekolah alias putus sekolah bisa melakukan penyetaraan pendidikan di PKBM terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pendidikan umum sesuai jenjangnya di Sekolah Rakyat.

"Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang nan tidak masuk sistem pendidikan formal, lantaran biaya, banyak karena lah, terutama lantaran ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya kudu diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM," jelasnya.

Gus Ipul berambisi proses penyetaraan pendidikan ini juga bisa melangkah dengan cepat, dan menjangkau lebih luas anak-anak nan selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan alias the invisible people.

"Ini dalam rangka percepatan agar nan tidak sekolah bisa sekolah, nan buta huruf bisa membaca, nan tidak punya piagam punya ijazah, agar mereka bisa bekerja," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Amirudin menyampaikan apresiasinya lantaran Kemensos menyambut baik kerjasama dengan SP2MI. Pihaknya bakal menyiapkan dan melakukan training kepada Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar nan bakal ditempatkan di Sentra Kemensos.

"Kita bakal tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, agar ini segera direalisasikan," kata Amirudin.

Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Menteri Sosial (Mensos) Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, dan stakeholder mengenai lainnya.

(akd/ega)