Sidang Putusan 2 Terdakwa Kasus Korupsi LNG Digelar 4 Mei

Jakarta -

Sidang putusan dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam memasuki tahap akhir. Hakim bakal membacakan putusan kasus ini pekan depan.

Dua terdakwa dalam perkara ini ialah mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani.

"Untuk pembacaan putusan bakal dijadwalkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026 jam 10.00 WIB. Para terdakwa kembali ke tahanan. Petugas diperintah untuk menghadirkan kembali para terdakwa pada hari dan tanggal nan telah ditetapkan," kata ketua majelis pengadil Suwandi usai sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Hakim memerintahkan terdakwa kembali ke tahanan. Untuk diketahui, tim pengacara Hari dan Yenni telah menyampaikan duplik dalam sidang hari ini.

"Tanggapan dari advokat dan para terdakwa, pemeriksaan sudah selesai dan
dinyatakan ditutup. Selanjutnya majelis pengadil untuk berembuk bakal mengambil keputusan sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam cair dituntut 5,5 dan 6,5 tahun penjara. Jaksa menyakini kedua terdakwa bersalah dalam kasus tersebut.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Dua terdakwa adalah mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani.

"Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto Yulianto dan terdakwa II Yenni Andayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," tambah jaksa.

Jaksa menuntut Hari bayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

"Serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Sementara itu, Jaksa menuntut Yenni dengan pidana penjara selama 5,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Yenni bayar denda Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan adalah para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan nan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, perbuatan terdakwa dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara alias lembaga pemerintah dalam penegakan hukum.

"Hal-hal nan meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa sopan di persidangan," ujar jaksa.

(mib/azh)