Sidang Perdana Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Digelar 24 Juni

Jakarta -

Kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025 dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, memasuki babak baru. Sidang perdana Hery bakal digelar pekan depan.

"Sidang perdana rencana bakal digelar Rabu, 24 Juni 2026," ujar ahli bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Perkara Hery teregister dengan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2026/PN. Jkt. Pst. Perkara ini bakal diadili ketua majelis pengadil Dwi Elyarahma Sulistyowati dengan personil Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setyawan.

Hery Susanto ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjadi tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Kejagung mengungkapkan, Hery menerima suap duit hingga rumah.

"Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada lima, dari Laode selaku Direktur PT Tosida senilai Rp 875 juta," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Kamis (11/6).

"Dari Tjia Peng Tjoan selaku Direktur PT Dinamika sebesar Rp 200 juta dari Agung Winarno berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung senilai Rp 2,2 miliar. Kemudian dari Agung Winarno melalui Edi Sukandi sebesar Rp 1 M dan dari Agung Winarno sebesar Rp 525 juta," ucapnya.

Berdasarkan berkas perkara, Hery disangka melanggar Pasal ke-1 Primair ialah Pasal 12 huruf a junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, subsidair Pasal 12 huruf b mini junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, subsidair Pasal 5 ayat ke-2 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor.

Atau kedua Pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

"Bahwa terhadap tersangka HS dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 27 Juni 2026 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta," ucapnya.

Hery diduga mengurus masalah kalkulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Hery mengatur agar Ombudsman mengoreksi kalkulasi PNBP.

"Tersangka ini menerima sejumlah duit dari Saudara LKM, nan merupakan kepala PT TSHI. Kurang lebih nan sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," kata Syarief.

Kejagung juga telah menangkap pemilik sekaligus Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda (LS). LS ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada Hery Susanto dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

(mib/whn)